Site icon savanaparadise.com

Kelompok Rentan Perlu Dilibatkan dalam Kebijakan Sistem Peringatan Dini Hadapi Potensi Bencana

&NewLine;<&excl;-- WP QUADS Content Ad Plugin v&period; 3&period;0&period;5&period;1 -->&NewLine;<div class&equals;"quads-location quads-ad1" id&equals;"quads-ad1" style&equals;"float&colon;none&semi;margin&colon;0px&semi;">&NewLine;&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p>Jakarta&comma; Savanaparadise&period;com&comma;– Perempuan&comma; anak&comma; dan penyandang cacat adalah pihak yang paling rentan saat terjadi bencana alam&period; Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan dan akses mereka terhadap usaha-usaha pengurangan risiko bencana&period; Ke depan&comma; mereka perlu dilibatkan dalam kebijakan sistem peringatan dini dalam menghadapi potensi bencana&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Sebagai contoh&comma; sekitar 75 persen korban tsunami di Samudera Hindia&comma; termasuk Aceh adalah perempuan dan anak-anak&period; Di Myanmar&comma; 61 persen korban tewas saat terjadinya badai Nargis jugaperempuan&comma; lalu saat terjadi badai besar di Bangladesh tahun 1991&comma; jumlah korban perempuan empat kali lebih banyak&comma;” kata Manajer Program Manajemen Risiko Bencana Plan Indonesia Vanda Lengkong&comma; di Jakarta&comma; 12 September 2012 dalam rilisnya yang di terima Savanaparadise&period;com&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Berdasar temuan ini&comma; Konsorsium AID yang terdiri dari Plan Indonesia&comma; Handicap International dan CARE&comma; yang didukung oleh Komisi Eropa mengimplementasikan program pengurangan risiko bencana inklusif di Provinsi NTT&comma; yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan&comma; Kota Kupang dan Belu&period;<&sol;p><div class&equals;"ad-middle"><p class&equals;"ad-title">ADVERTISEMENT<&sol;p><div class&equals;"ad-content"><div class&equals;"ad-content-a"><div class&equals;"ad-content-b"><div class&equals;"ad-content-c"><script async src&equals;"https&colon;&sol;&sol;pagead2&period;googlesyndication&period;com&sol;pagead&sol;js&sol;adsbygoogle&period;js&quest;client&equals;ca-pub-8882367248828292"&NewLine; crossorigin&equals;"anonymous"><&sol;script>&NewLine;<&excl;-- header 970 x 250 -->&NewLine;<ins class&equals;"adsbygoogle"&NewLine; style&equals;"display&colon;inline-block&semi;width&colon;970px&semi;height&colon;250px"&NewLine; data-ad-client&equals;"ca-pub-8882367248828292"&NewLine; data-ad-slot&equals;"6008007437"><&sol;ins>&NewLine;<script>&NewLine; &lpar;adsbygoogle &equals; window&period;adsbygoogle &vert;&vert; &lbrack;&rsqb;&rpar;&period;push&lpar;&lbrace;&rcub;&rpar;&semi;&NewLine;<&sol;script><&sol;div><&sol;div><&sol;div><&sol;div><p class&equals;"scroll-to-resume">SCROLL TO RESUME CONTENT<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<p>Menurut Vanda&comma; sasaran utama program ini adalah pihak yang paling rentan saat bencana alam terjadi&comma; yaitu perempuan&comma; anak-anak dan penyandang cacat&period; NTT dipilih sebagai wilayah program karena banyak pihak yang rentan tersebut yang tinggal di wilayah pelosok&comma; sehingga kesempatan mendapat akses dan pelibatannya pun semakin minim&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Di sana&comma; sumber daya manusia yang memiliki keterampilan di bidang pengurangan risiko bencana juga sangat sedikit&period; Program ini akan menguatkan kapasitas&comma; baik dalam pemahaman tentang pengurangan risiko bencana maupun kemampuan mengantisipasi dan mengatasi situasi pascabencana&comma;” jelas Vanda&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Penerapan program pengurangan risiko bencana inklusif yang memungkinkan pihak rentan punya akses yang sama untuk terlibat di dalamnya ini diharapkan berujung pada munculnya kebijakan pemerintah daerah hingga pusat&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Program ini akan berlangsung hingga akhir 2013&period; Selain ditujukan kepada masyarakat&comma; program ini juga ditujukan kepada lembaga masyarakat dan pemerintah yang terkait&comma; seperti BPPD dan Dinas Sosial&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Kesamaan model dan pendekatan PRB inklusif di semua pemangku kepentingan inilah yang menjadi kunci akses bagi pihak yang rentan untuk terlibat&period; Tentu saja selain itu dibutuhkan legitimasi berupa dukungan kebijakan pemerintah&comma;” lanjut Vanda&period;&lpar;&ast;&sol;Elas&rpar;&NewLine;<&sol;p>

Exit mobile version