Kupang, Savanaparadise.com,- Wakil Ketua DPRD NTT, Gabriel Beribina, menilai Usulan Badan Anggaran mendorong Pemerintah Provinsi mengusulkan pemberian gaji ke-13 bagi anggota ke Pemerintah pusat adalah usulan yang tidak populis.
” Kita menghormati aspirasi dari beberpa anggota meski tidak populis. Ini kejujuran dan kepolosan anggota DPRD NTT untuk bertanya daripada mencari pos tambahan pendapatan diluar aturan,” Ujarnya kepada Wartawan, Kamis (1/7/2015).
Menurutnya Seluruh hak pimpinn DPRD dan anggota sudah diatur dengan jelas, tidak ada gaji ke 13 dan aturan lain juga tidak ada. sepanjang belum ada aturan yang mengatur tidak bisa kita lakukan itu.
” Disamping masalah normatif, kondisi NTT saat ini butuh sumber biaya untuk mengatasi persolan yang krusial. Selain itu juga tidak ada aturan,” Jelasnya.
Dijelaskannya Anggota DPRD NTT bukan pejabat negara, tapi adalah unsur penyelenggaran pemerintahan daerah.
” Ada satu dua pandangn dari anggota dan kita syukuri, jika Memang ada aturan maka disampaikan dalam forum resmi saja.Kita apresiasi dengan keterbukaan mereka. Banyak di tempat lain melakukan ambahan pendapatan dari pos yang tidak resmi,” katanya.
Dalam rapat pimpinan menurutnya semua fraksi keberatan dan menghendaki supaya permintaan soal gaji 13 yang dicantumkan dalam Banggar didrop.(SP)