Site icon savanaparadise.com

Dr. Rudi Rohi Sebut Pelantikan Sekda Ngada Tanpa Prosedur Lengkap Berpotensi Batal Demi Hukum 

&NewLine;<&excl;-- WP QUADS Content Ad Plugin v&period; 3&period;0&period;6 -->&NewLine;<div class&equals;"quads-location quads-ad1" id&equals;"quads-ad1" style&equals;"float&colon;none&semi;margin&colon;0px&semi;">&NewLine;&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p><strong>Kupang&comma; Savanaapradise&period;com&comma;-<&sol;strong> Pengamat politik dari Universitas Nusa Cendana&comma; Dr&period; Rudi Rohi menilai polemik pelantikan Sekretaris Daerah &lpar;Sekda&rpar; Kabupaten Ngada merupakan contoh nyata benturan antara kekuasaan berbasis aturan hukum &lpar;de jure&rpar; dan legitimasi politik &lpar;de facto&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Menurutnya dalam sistem administrasi negara setiap keputusan strategis harus melalui prosedur yang bersifat mengikat dan kumulatif termasuk koordinasi dan persetujuan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat&period; Jika tahapan administratif tersebut tidak dipenuhi secara lengkap&comma; maka keputusan pelantikan berpotensi batal demi hukum&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ia menegaskan bahwa ruang administrasi pemerintahan memiliki sifat memaksa&comma; sehingga tidak boleh dicampuradukkan dengan kepentingan politik pragmatis&period;<&sol;p><div class&equals;"ad-middle"><p class&equals;"ad-title">ADVERTISEMENT<&sol;p><div class&equals;"ad-content"><div class&equals;"ad-content-a"><div class&equals;"ad-content-b"><div class&equals;"ad-content-c"><script async src&equals;"https&colon;&sol;&sol;pagead2&period;googlesyndication&period;com&sol;pagead&sol;js&sol;adsbygoogle&period;js&quest;client&equals;ca-pub-8882367248828292"&NewLine; crossorigin&equals;"anonymous"><&sol;script>&NewLine;<&excl;-- header 970 x 250 -->&NewLine;<ins class&equals;"adsbygoogle"&NewLine; style&equals;"display&colon;inline-block&semi;width&colon;970px&semi;height&colon;250px"&NewLine; data-ad-client&equals;"ca-pub-8882367248828292"&NewLine; data-ad-slot&equals;"6008007437"><&sol;ins>&NewLine;<script>&NewLine; &lpar;adsbygoogle &equals; window&period;adsbygoogle &vert;&vert; &lbrack;&rsqb;&rpar;&period;push&lpar;&lbrace;&rcub;&rpar;&semi;&NewLine;<&sol;script><&sol;div><&sol;div><&sol;div><&sol;div><p class&equals;"scroll-to-resume">SCROLL TO RESUME CONTENT<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<p>Ketika prosedur diabaikan&comma; dampaknya bukan hanya pada legalitas jabatan&comma; tetapi juga pada stabilitas birokrasi dan efektivitas pelayanan publik di NTT&period; Lebih jauh&comma; Rudi melihat polemik ini berpotensi menciptakan preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan daerah&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Tarik-menarik kepentingan politik dinilai dapat memperlemah kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan serta mengganggu konsolidasi pembangunan daerah&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Karena itu ia mendorong penyelesaian konflik melalui penataan kembali prosedur administratif dan dialog politik yang konstruktif antar level pemerintahan&period; Langkah tersebut dinilai penting agar roda pemerintahan kembali berjalan normal dan masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian birokrasi&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Sementara itu&comma; akademisi administrasi publik William Djani mengingatkan bahwa kewenangan kepala daerah dalam melantik Sekda tidak bersifat absolut&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ia menekankan bahwa prosedur administratif yang lengkap dan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat menjadi syarat penting agar penataan birokrasi tidak terganggu dan masyarakat tidak dirugikan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Mantan Wakil Gubernur NTT&comma; Josef Nae Soi menegaskan pentingnya rekonsiliasi politik melalui dialog langsung antara pemerintah kabupaten dan provinsi&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Menurutnya&comma; ego sektoral harus ditinggalkan agar konflik tidak berlarut dan roda pemerintahan tetap berjalan normal&period; Ia mendorong penyelesaian secara mediasi sebelum menempuh jalur hukum demi menjaga stabilitas birokrasi&period;&lpar;AP&rpar;&NewLine;<&sol;p>

Exit mobile version