
<!-- WP QUADS Content Ad Plugin v. 3.0.5.1 -->
<div class="quads-location quads-ad1" id="quads-ad1" style="float:none;margin:0px;">

</div>
<p><strong>Savanaparadise, Kupang &#8211; </strong>Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Paulinus Yohanes Nuwa Veto meminta Pemprov NTT mengatasi bencana kemanusiaan.</p>
<p>Permintaan ini disampaikan Nuwa Veto menanggapi kasus kematian Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.</p>
<p>Berdasarkan data yang ia peroleh, hingga Juli 2024, NTT telah menerima 62 Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dipulangkan dalam keadaan tak bernyawa.</p><div class="ad-middle"><p class="ad-title">ADVERTISEMENT</p><div class="ad-content"><div class="ad-content-a"><div class="ad-content-b"><div class="ad-content-c"><script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-8882367248828292"
 crossorigin="anonymous"></script>
<!-- header 970 x 250 -->
<ins class="adsbygoogle"
 style="display:inline-block;width:970px;height:250px"
 data-ad-client="ca-pub-8882367248828292"
 data-ad-slot="6008007437"></ins>
<script>
 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div></div></div></div><p class="scroll-to-resume">SCROLL TO RESUME CONTENT</p></div>
<p>Menurut Anggota DPRD NTT, Paulinus Yohanes Nuwa Veto kondisi ini merupakan bencana kemanusiaan yang harus segera ditindaklanjuti dan ditandatangani secara serius oleh pemerintah.</p>
<p>Pasalnya, jumlah sekarang hampir setengah dari jumlah PMI yang dikirim pulang dalam keadaan tak bernyawa di tahun 2023 lalu sebanyak 159 orang.</p>
<p>&#8220;Ini sudah pertengahan tahun sudah di angka 62. Berarti hingga akhir Desember kita berdoa banyak supaya tidak terjadi lagi seperti di tahun 2023 lalu,&#8221; kata Nuwa Veto saat Rapat Paripurna bersama pemerintah pada Jumad 19 Juli 2024.</p>
<p>Menurut Nuwa Veto, Pemprov NTT harus melakukan langkah-langkah luar biasa seperti mengevaluasi kembali kebijakan juga kelembagaan yang selama ini menangani masalah ini.</p>
<p>&#8220;Sudah ada kebijakan tetapi kalau kita melihat angka ini tidak bisa kita tekan. Karena itu harus ada langkah-langkah luar biasa,&#8221; tegas Nuwa Veto.</p>
<p>Evaluasi kebijakan juga kelembagaan yang menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dikarenakan dari 62 jenasah hanya 1 jenasah yang diberangkatkan secara prosedural. Sisanya adalah korban yang diberangkatkan secara non prosedural.</p>
<p>&#8220;Dari 62 hanya 1 yang prosedural. Itu berarti mereka ini korban TPPO. Karena itu kami minta evaluasi kebijakan dan juga kelembagaan,&#8221; tegas anggota DPRD dari Fraksi Partai Hanura ini.</p>
<p>Menanggapi pernyataan Nuwa Veto, Penjabat Gubernur NTT, Ayodhya Kalake, mengatakan saat pemerintah telah merencanakan pertemuan secara komperhensif dengan seluruh stakeholder baik di dalam negeri maupun di luar negeri.</p>
<p>&#8220;Pertengahan bulan ini akan ada pertemuan besar dengan melibatkan semua stakeholder termasuk aparat penegak hukum,&#8221; terangnya.</p>
<p>Penanganan masalah TTPO di NTT butuh kerjasama antara pemerintah daerah karena pengiriman tenaga kerja non prosedural dilakukan dengan cara yang tidak biasa.</p>
<p>Pasalnya, pengiriman tenaga kerja non prosedural saat ini tidak lagi menggunakan transportasi udara melainkan menggunakan transportasi darat dan Laut.</p>
<p>Kita tidak bisa mencegat mereka di Eltari karena tidak berangkat dengan transportasi pesawat terbang tetapi dengan moda transportasi darat atau laut,&#8221; terangnya.</p>
<p>Antisipasi yang dilakukan pemerintah adalah meminta pemerintah daerah memfasilitasi atau membekali para tenaga dengan kemampuan atau skill dengan mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja</p>
<p>&#8220;Ini menjadi evaluasi kinerja kita. Dan harus temukan solusinya saat pertemuan nanti,&#8221; tandasnya. <strong>(Liam)</strong>
</p>
Dewan Minta Pemerintah Atasi Bencana Kemanusiaan di NTT
