Site icon savanaparadise.com

Dari 403 Izin Usaha Pertambangan, Baru 30 Yang Dapat Izin Tahap Produksi

&NewLine;<&excl;-- WP QUADS Content Ad Plugin v&period; 3&period;0&period;6 -->&NewLine;<div class&equals;"quads-location quads-ad1" id&equals;"quads-ad1" style&equals;"float&colon;none&semi;margin&colon;0px&semi;">&NewLine;&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p><strong>Kupang&comma; Savanaparadise&period;com&comma; <&sol;strong>Dari 403 izin usaha pertambangan di yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Nusa Tenggara Timur &lpar;NTT&rpar; baru 30 izin usaha pertambangan yang sudah tahap produksi atau eksploitasi&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8221&semi; 30 izin usaha pertambangan yang sudah tahap produksi atau eksploitasi  terdapat di tiga wilayah  yakni  wilayah Timor&comma;  Sumba &comma;dan Flores&comma;&&num;8221&semi; kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi NTT&comma; Danny Suhadi sampaikan ini kepada wartawan&comma; belum lama ini di kupang&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Menurut Danny &comma; wilayah Timor terdapat di Kabupaten Belu dan Timur Tengah Utara &lpar;TTU&rpar;&comma; dengan izin  pertambangan yakni  pertambangan mangan dan batu-batuan erta material pengikutnya&period; Sementara untuk wilayah  Sumba yakni pasir besi&comma; emas&comma; dan batu-batuan dan material pengikutnya&period;  Serdangkan  wilayah Flores yakni  biji besi&comma; pasir besi&comma; emas&comma; dan batu-batuan serta material pengikutnya&period; &&num;8221&semi; Izin yang sudah dikeluarkan itu rata-rata  merupakan transfer UU sebelumnya dengan berpedoman pada clear and clean&comma;&&num;8221&semi; kata Suhadi&period;<&sol;p><div class&equals;"ad-middle"><p class&equals;"ad-title">ADVERTISEMENT<&sol;p><div class&equals;"ad-content"><div class&equals;"ad-content-a"><div class&equals;"ad-content-b"><div class&equals;"ad-content-c"><script async src&equals;"https&colon;&sol;&sol;pagead2&period;googlesyndication&period;com&sol;pagead&sol;js&sol;adsbygoogle&period;js&quest;client&equals;ca-pub-8882367248828292"&NewLine; crossorigin&equals;"anonymous"><&sol;script>&NewLine;<&excl;-- header 970 x 250 -->&NewLine;<ins class&equals;"adsbygoogle"&NewLine; style&equals;"display&colon;inline-block&semi;width&colon;970px&semi;height&colon;250px"&NewLine; data-ad-client&equals;"ca-pub-8882367248828292"&NewLine; data-ad-slot&equals;"6008007437"><&sol;ins>&NewLine;<script>&NewLine; &lpar;adsbygoogle &equals; window&period;adsbygoogle &vert;&vert; &lbrack;&rsqb;&rpar;&period;push&lpar;&lbrace;&rcub;&rpar;&semi;&NewLine;<&sol;script><&sol;div><&sol;div><&sol;div><&sol;div><p class&equals;"scroll-to-resume">SCROLL TO RESUME CONTENT<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<p>Danny menambahkan&comma; namun untuk saat sekarang sesuai surat edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral &lpar;ESDM&rpar;  melarangPemerintah daerah &lpar;Pemda&rpar; untuk sementara tidak mengeluarkan atau menerbitkan izin usaha pertambangan sampai ada petunjuk teknis &lpar;Juknis&rpar; penjabaran UU 4&sol;2009 tentang energi dan pertambangan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Danny menjelaskan&comma; UU 4&sol;2009 tersebut mengamanatkan kegiatan pertambangan mulai dari tahap eksplorasi harus dilakukan melalui proses pelelangan atau tender&period; Dalam hal ini&comma; pemda mengumumkan bahwa di daerahnya ada potensi tambang yang bisa dilakukan eksplorasi&period; Pengumuman pelelangan ini dilakukan secara terbuka kepada semua investor&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Namun sampai saat ini&comma; juknis tentang pelelangan ini belum ada&period; Karena itu&comma; Menteri ESDM keluarkan surat edaran agar untuk sementara Pemda tidak menerbitkan izin usaha pertambangan&comma;” ujar Danny<&sol;p>&NewLine;<p>Lebih lanjut dikatakan&comma; dalam surat edaran itu juga menegaskan&comma; daerah harus segera menetapkan wilayah pertambangan&period; Khusus untuk NTT&comma; sudah ada peraturan daerah &lpar;perda&rpar; tentang pertambangan&period; Namun belum ada peta wilayah pertambangan&comma; karena ketiadaan anggaran dan minimnya teknologi untuk kegiatan dimaksud tersebut&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Danny menyebutkan&comma; ada tiga tahap yang dilakukan pada tahap eksplorasi yakni penyelidikan umum&comma; pengambilan sampel&comma; dan menghasilkan kajian soal kelayakan&period; Tahap eksplorasi ini sering menjadi titik rawan apalagi Pasal 43 UU 4&sol;2009 memberi keluasan bagi investor untuk menjual hasil tambang guna menutup biaya eksplorasi&period; Namun daerah harus berani memberi ketegasan tentang jumlah titik tergali&period; Sehingga investor tak semena-mena mengambil sampel dalam jumlah besar&period;&NewLine;<&sol;p>

Exit mobile version