Site icon savanaparadise.com

UMP NTT 2027 Ditetapkan Rp2,6 Juta, Berlaku untuk Pekerja dengan Masa Kerja di Bawah Setahun

&NewLine;<&excl;-- WP QUADS Content Ad Plugin v&period; 3&period;0&period;6 -->&NewLine;<div class&equals;"quads-location quads-ad1" id&equals;"quads-ad1" style&equals;"float&colon;none&semi;margin&colon;0px&semi;">&NewLine;&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p data-placeholder&equals;"true">Kupang&comma; <a href&equals;"Savanaparadise&period;com" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"noopener noreferrer nofollow">Savanaparadise&period;com<&sol;a>&comma;- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur &lpar;NTT&rpar; menetapkan Upah Minimum Provinsi &lpar;UMP&rpar; 2027 sebesar Rp2&period;602&period;441&period; Angka ini naik 5&comma;97 persen atau Rp146&period;543 dari UMP 2026 sebesar Rp2&period;455&period;498&period;<&sol;p>&NewLine;<p data-placeholder&equals;"true">Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan&comma; penetapan tersebut merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi bersama unsur pemerintah&comma; serikat pekerja&comma; pengusaha&comma; akademisi&comma; dan organisasi perangkat daerah terkait&period;<&sol;p>&NewLine;<p data-placeholder&equals;"true">UMP 2027 ditetapkan menggunakan nilai alfa 0&comma;7 dari rentang 0&comma;5 hingga 1 sebagaimana diatur dalam formula pengupahan&period;<&sol;p><div class&equals;"ad-middle"><p class&equals;"ad-title">ADVERTISEMENT<&sol;p><div class&equals;"ad-content"><div class&equals;"ad-content-a"><div class&equals;"ad-content-b"><div class&equals;"ad-content-c"><script async src&equals;"https&colon;&sol;&sol;pagead2&period;googlesyndication&period;com&sol;pagead&sol;js&sol;adsbygoogle&period;js&quest;client&equals;ca-pub-8882367248828292"&NewLine; crossorigin&equals;"anonymous"><&sol;script>&NewLine;<&excl;-- header 970 x 250 -->&NewLine;<ins class&equals;"adsbygoogle"&NewLine; style&equals;"display&colon;inline-block&semi;width&colon;970px&semi;height&colon;250px"&NewLine; data-ad-client&equals;"ca-pub-8882367248828292"&NewLine; data-ad-slot&equals;"6008007437"><&sol;ins>&NewLine;<script>&NewLine; &lpar;adsbygoogle &equals; window&period;adsbygoogle &vert;&vert; &lbrack;&rsqb;&rpar;&period;push&lpar;&lbrace;&rcub;&rpar;&semi;&NewLine;<&sol;script><&sol;div><&sol;div><&sol;div><&sol;div><p class&equals;"scroll-to-resume">SCROLL TO RESUME CONTENT<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<p data-placeholder&equals;"true">&OpenCurlyDoubleQuote;Dari rentang 0&comma;5 sampai 1&comma; disepakati nilai alfa 0&comma;7&period; Dengan begitu&comma; kenaikan UMP mencapai 5&comma;97 persen&comma;” kata Melki dalam konferensi pers di Kantor Gubernur NTT&comma; Jumat&comma; &lpar;20&sol;11&sol;2026&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p data-placeholder&equals;"true">Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur NTT Nomor 421&sol;Kep&sol;HK&sol;2026 tertanggal 19 November 2026 tentang Penetapan UMP NTT Tahun 2027&period;<&sol;p>&NewLine;<p data-placeholder&equals;"true">Melki menegaskan&comma; UMP menjadi batas minimum upah yang wajib dipatuhi setiap pemberi kerja&comma; baik pemerintah maupun swasta&comma; di wilayah NTT&period;<&sol;p>&NewLine;<p data-placeholder&equals;"true">Ketentuan ini terutama melindungi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun&period; Sementara itu&comma; perusahaan yang telah memberikan upah di atas ketentuan UMP tidak boleh menurunkannya&period;<&sol;p>&NewLine;<p data-placeholder&equals;"true">&OpenCurlyDoubleQuote;Yang sudah menetapkan upah di atas Rp2&period;602&period;441&comma; jangan lagi diturunkan&period; Itu sudah menjadi hak pekerja&comma;” tegasnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p data-placeholder&equals;"true">UMP tersebut berlaku mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2027&period;<&sol;p>&NewLine;<p data-placeholder&equals;"true">Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah kabupaten dan Dewan Pengupahan juga akan melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaannya&period;<&sol;p>&NewLine;<p data-placeholder&equals;"true">Direktur Utama PT Kawasan Industri Bolok &lpar;KIB&rpar;&comma; Toni Angtariksa Dima&comma; mengatakan pengawasan diperlukan untuk memastikan perusahaan mematuhi ketentuan pengupahan&comma; termasuk aturan jam kerja&period;<&sol;p>&NewLine;<p data-placeholder&equals;"true">Ia mengakui masih ditemukan perusahaan yang mempekerjakan pekerja melebihi delapan jam sehari&period;<&sol;p>&NewLine;<p data-placeholder&equals;"true">&OpenCurlyDoubleQuote;Kami sudah bersepakat dengan serikat pekerja dan serikat buruh untuk melakukan monitoring dan pengawasan&period; Jika ditemukan pekerja yang bekerja lebih dari delapan jam sehari&comma; perusahaan harus membayar upah lembur&comma;” katanya&period;<&sol;p>&NewLine;<p data-placeholder&equals;"true">Ketua DPD Serikat Pekerja Seluruh Indonesia &lpar;SPSI&rpar; Provinsi NTT&comma; Stanis Tefa&comma; mengingatkan perusahaan agar mematuhi ketentuan jam kerja dan keputusan gubernur tentang UMP&period;<&sol;p>&NewLine;<p data-placeholder&equals;"true">Menurut dia&comma; ketentuan waktu kerja normal adalah 40 jam dalam seminggu&period; Untuk perusahaan dengan enam hari kerja&comma; waktu kerja maksimal tujuh jam sehari&period; Sementara perusahaan dengan lima hari kerja menerapkan delapan jam sehari&period;<&sol;p>&NewLine;<p data-placeholder&equals;"true">Stanis mengatakan&comma; dalam pembahasan Dewan Pengupahan&comma; pihak serikat pekerja telah memberikan peringatan kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia &lpar;Apindo&rpar; agar memastikan keputusan tersebut dijalankan&period;<&sol;p>&NewLine;<p data-placeholder&equals;"true">&OpenCurlyDoubleQuote;Kami sudah memberikan penegasan kepada Apindo untuk melaksanakan apa yang ditetapkan Dewan Pengupahan dan diputuskan gubernur&comma;” ujarnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p data-placeholder&equals;"true">Menanggapi pertanyaan mengenai kenaikan harga kebutuhan pokok yang dinilai lebih tinggi dibandingkan kenaikan UMP&comma; Melki mengakui penetapan upah belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ideal pekerja&period;<&sol;p>&NewLine;<p data-placeholder&equals;"true">Namun&comma; pemerintah harus mempertimbangkan kemampuan perusahaan yang beroperasi di NTT&period;<&sol;p>&NewLine;<p data-placeholder&equals;"true">Menurut dia&comma; kenaikan upah perlu memperhitungkan kondisi seluruh perusahaan&comma; bukan hanya perusahaan yang memiliki kemampuan finansial lebih besar&period;<&sol;p>&NewLine;<p data-placeholder&equals;"true">&OpenCurlyDoubleQuote;Tidak bisa satu atau dua perusahaan yang merasa mampu membuat perusahaan lain harus mengikuti&period; Kita juga tahu banyak perusahaan di NTT sedang berjuang untuk bertahan&comma;” katanya&period;<&sol;p>&NewLine;<p data-placeholder&equals;"true">Melki menyebut kenaikan 5&comma;97 persen merupakan angka kompromi yang disepakati melalui musyawarah antara pemerintah&comma; pengusaha&comma; dan serikat pekerja&period;<&sol;p>&NewLine;<p data-placeholder&equals;"true">Karena itu&comma; pemerintah akan berupaya mengendalikan kenaikan harga kebutuhan pokok agar daya beli pekerja tetap terjaga&period;<&sol;p>&NewLine;<p data-placeholder&equals;"true">Ia mengatakan&comma; Pemprov NTT akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia&comma; Otoritas Jasa Keuangan&comma; Bea Cukai&comma; dan sejumlah lembaga terkait untuk memantau pergerakan harga serta mengendalikan inflasi&period;<&sol;p>&NewLine;<p data-placeholder&equals;"true">Salah satu langkah yang disiapkan adalah menggelar operasi pasar murah&period;<&sol;p>&NewLine;<p data-placeholder&equals;"true">&OpenCurlyDoubleQuote;Tugas kami dari pemerintah sekarang adalah mengendalikan harga-harga&period; Kami akan memantau pergerakan harga kebutuhan pokok dan menjalankan operasi pasar murah agar daya beli masyarakat tetap terjaga&comma;” kata Melki&period;&ast;&lpar;N&rpar;&NewLine;<&sol;p>

Exit mobile version