Site icon savanaparadise.com

Tolak Omnibus Law UU Ciptaker, Ratusan Mahasiswa Walk Out Dari Ruangan Paripurna DPRD Ende

&NewLine;<&excl;-- WP QUADS Content Ad Plugin v&period; 3&period;0&period;6 -->&NewLine;<div class&equals;"quads-location quads-ad1" id&equals;"quads-ad1" style&equals;"float&colon;none&semi;margin&colon;0px&semi;">&NewLine;&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p>Ende&comma; Savanaparadise&period;com&comma;- Ratusan mahasiswa di Ende yang terdiri dari Gerakan Mahasiswa Nasioanal Indonesia &lpar;GMNI&rpar; Cabang Ende&comma; Himpunan Mahasiswa Islam &lpar;HMI&rpar; Cabang Ende&comma; Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi &lpar;LMND&rpar; Kota Ende&comma; dan Api Kartini menggelar demostrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja &lpar;Ciptaker&rpar; pada hari&comma; Senin &lpar;12&sol;10&sol;2020&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ratusan masa melakukan Long march mulai dari depan kampus Unflor Ende&comma; Jalan Samratulangi&comma; menuju kantor DPRD Kabupaten Ende&period; Disepanjang jalan masa aksi melakukan orasi dan juga menjanyikan lagu kebangsaan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Salah satu orator&comma; Yakobus Madya Sui yang juga sekaligus Sekretaris GMNI Cabang mengatakan bahwa&comma; RUU Cipta Lapangan Kerja yang disah oleh DPR RI terkesan terburu-buru dan prematur sehingga ada beberapa pasal yang dinilai sangat kontroversial&period;<&sol;p><div class&equals;"ad-middle"><p class&equals;"ad-title">ADVERTISEMENT<&sol;p><div class&equals;"ad-content"><div class&equals;"ad-content-a"><div class&equals;"ad-content-b"><div class&equals;"ad-content-c"><script async src&equals;"https&colon;&sol;&sol;pagead2&period;googlesyndication&period;com&sol;pagead&sol;js&sol;adsbygoogle&period;js&quest;client&equals;ca-pub-8882367248828292"&NewLine; crossorigin&equals;"anonymous"><&sol;script>&NewLine;<&excl;-- header 970 x 250 -->&NewLine;<ins class&equals;"adsbygoogle"&NewLine; style&equals;"display&colon;inline-block&semi;width&colon;970px&semi;height&colon;250px"&NewLine; data-ad-client&equals;"ca-pub-8882367248828292"&NewLine; data-ad-slot&equals;"6008007437"><&sol;ins>&NewLine;<script>&NewLine; &lpar;adsbygoogle &equals; window&period;adsbygoogle &vert;&vert; &lbrack;&rsqb;&rpar;&period;push&lpar;&lbrace;&rcub;&rpar;&semi;&NewLine;<&sol;script><&sol;div><&sol;div><&sol;div><&sol;div><p class&equals;"scroll-to-resume">SCROLL TO RESUME CONTENT<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<p>Disamping itu kata Yakob&comma; dengan di sahkan RUU Cilaka telah menciderai semangat reformasi yang diperjuangkan oleh para aktivis 98&comma; dimana telah memangkas sebagian kewenangan daerah&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Hal sama juga dikatakan oleh Hans Patrisius&period; Dalam orasinya&comma; Ia mengatakan bahwa hari ini aksi fron yang dilakukan oleh sejumlah elemen Mahasiswa yang ada di Kabupaten Ende dengan tegas menolak RUU Omnibus Law yang telah di sah oleh DPR RI&comma; 5 Oktober 2020 pekan lalu&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dirinya menyayangkan sikap DPR RI yang tidak transparan&comma; mulai dari membahas RUU Cilaka dan membuka UU Cilaka ke publik&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Sehingga&comma; mahasiswa menilai pengesahan Omnibus Law UU Cilaka sangat inkonstitusional dan banyak kepentingan terselebung di dalamnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dalam demostrasi tersebut&comma; mereka dikawal oleh satuan personil polisi dari Polres Ende yang dipimpin langsung oleh Kapolres Ende&comma; AKBP Albertus Andreana&period; Disamping itu pihak keamanan juga diberi tugas untuk berjaga-jaga di Kantor DPRD Ende dan Kantor Bupati Ende&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Setibanya di Kantor DPRD Kabupaten Ende&comma; para orator inipun tak henti-hentinya melakukan orasi&period; Mereka sekaligus meminta agar aparat keamanan yang sedang berjaga-jaga dihalaman Kantor DPRD Ende untuk memberikan ijin kepada masa aksi untuk masuk sehingga bisa bertemu dengan pimpinan DPRD Ende&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Menurut pantuan media ini&comma; tidak lama kemudian setelah koordinator lapangan bernegosiasi dengan aparat kemanan&comma; masa aksi kemudian di ijinkan masuk&period; Sesampainya dihalaman kantor DPRD Kabupaten Ende&comma; sambil berorasi&comma; masa aksi kemudian mementas teatrikal sebagai simbol akibat banyaknya tindakan represif yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap masa aksi mahasiswa diberbagai kota yang ada di Indonesia&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Sesudahnya teatrikal dipentaskan&comma; pimpinan DPRD Ende bersama beberapa anggota DPRD Ende meminta masa aksi untuk berdialog di dalam ruangan&comma; agar masa aksi lebih leluasa menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Awal mulanya dialog antara masa aksi dan sejumlah anggota DPRD Ende berjalan alot&period; Namun&comma; setelah masa aksi lewat Koordinator umumnya&comma; Abdul Hamid Yahya yang sekaligus ketua HMI Cabang Ende membaca tuntutan&comma; dengan poin tuntutan sebagai berikut&comma;<&sol;p>&NewLine;<p>1&period; Menolak dengan tegas Omnibus Law UU Cipta Kerja<&sol;p>&NewLine;<p>2&period; Mendesak DPRD Ende untuk mendesak Presiden mengeluarkan PERPU<&sol;p>&NewLine;<p>3&period; Mendesak Pemerintah Kabupaten Ende untuk mendesak DPR RI segera mempublikasikan draf UU Omnibus Low&comma; UU Cipta Kerja<&sol;p>&NewLine;<p>4&period; Menolak konsep sentralisasi kekuasaan dalam UU Omnibus Law yang menciderai semangat reformasi&period;<&sol;p>&NewLine;<p>5&period; Mendesak DPRD Ende untuk mendukung melakukan Judisial Riview atas UU Omnibus Law&comma; UU Cipta kerja&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Situasi memanas&comma; sebab dalam poin tuntutan itu&comma; masa aksi meminta agar DPRD Ende menyepakati dan menerima tuntutan mereka untuk menolak Omnibus Law UU Cilaka&period; Namun&comma; hal itu tidak dikabulkan oleh ketua DPRD Ende&comma; Fery Taso&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Sebab&comma; menurut Fery Taso&comma; untuk memutuskan sepakat atau tidaknya harus melalui mekanisme yaitu menghadirkan seluruh fraksi&comma; apakah mereka sepakat atau menolak&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Karenanya&comma; lanjut Fery Taso&comma; untuk saat ini kami belum bisa memutuskan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Mendengar pernyataan yang dilontarkan oleh pimpinan DPRD&comma; seluruh masa aksi kemudian walk out dan melanjutkan aksi menuju kantor Bupati Ende&period;&lpar;SP&rpar;&NewLine;<&sol;p>

Exit mobile version