Rote Ndao, Savanaparadise.com,- Tokoh Agama dari Nitanggoen Desa Limakoli, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao, Pdt. Wolfred Kansil menyarankan agar sosialisasi tentang Empat Pilar Kebangsaan tidak hanya dilakukan oleh anggota MPR tetapi juga dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pasalnya, jika hanya dilakukan oleh anggota MPR maka sosialisasi itu tidak bisa merata sampai ke seluruh lapisan masyarakat.
“DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota memiliki basis masa yang jelas di semua daerah pemilihan dan merata ke semua lapisan masyarakat sehingga jika sosialisasi ini dilaksanakan serentak maka akan lebih luas menjangkau masyarakat,” ujar Pdt. Wolfred ketika tampil sebagai salah satu nara sumber dalam acara sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang diselenggarakan oleh anggota MPR/DPD RI asal NTT Drs. Ibrahim Agustinus Medah belum lama ini di Gedung Jemaat GPdI Bukit Moria Nitanggoen, Desa Limakoli, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao.
Dikatakannya, selain untuk masayarakat di desa-desa, sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ini juga sebaiknya lebih intens dilakukan bagi aparat pemerintah baik di Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat karena tindakan korupsi justeru lebih banyak dilakukan oleh aparat pemerintah yang pada akhirnya merugikan masyarakat.
“Dimana letak pemahaman dan penghayatan nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan bagi penyelenggara pemerintahan, jika korupsi masih meraja lela di kalangan aparat,” katanya.
Dia juga menyarankan bahwa, agar pemahaman terhadap nilai-niai yang terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan lebih kuat tertanam maka pelajaran tentanag Empat Pilar Kebangsaan bagi generasi muda harus dimasukan dalam kurikulum pendidikan dari SD-SLTA.
“Mestinya diupayakan agar materi Penataran P4 seperti jaman dulu ketika memasuki jenjang pendidikan SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi dimunculkan kembali dijaman sekarang yang ancaman terhadap nilai-nilai kebangsaan semakin besar,” katanya.
Salah satu peserta, Fridel Lango saat itu mempertanyakan kenapa lembaga seperti B7 atau Kantor Sospol dihilangkan di masa sekarang di daerah.
“Padahal, lembaga seperti itu sangat dibutuhkan di daerah untuk membantu MPR RI melakukan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ini sampai ke masyarakat di desa-desa. Jika pekerjaan mensosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan ini hanya menjadi tugas MPR RI maka butuh waktu yang lama untuk menjangkau seluruh masyarakat Indonesia sedangkan ancaman terhadap pelemahan Empat Pilar Kebangsaan ini datang setiap saat,” sebutnya.
Atas semua masukan itu, Anggota MPR/DPD RI Drs. Ibrahim Agustinus Medah merespons baik aspirasi dan saran yang disampaikan. Dia mengaku kagum dengan pendapat-pendapat kritis namun konstruktif yang disampaikan dalam forum itu. “Saya telah mencatat degan baik semua aspirasi ini dan akan saya perjuangkan di forum MPR agar aspirasi dan saran-saran cerdas ini bisa diakomodir demi kebaikan bersama,” katanya.
Medah mengatakan, sangat penting untuk melibatkan DPRD Provinsi dan Kabupaten serta Kota untuk ikut serta mensosialisasi Empat Pilar Kebangsaan karena DPRD yang hampir setiap saat ada di masyarakat. “Jika dibandingkan dengan kami maka teman-teman DPRD lebih banyak punya kesempatan untuk bersama masyarakat mensosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan,” katanya.
Dia juga sepakat agar Lembaga seperti BP7 di daerah harus kembali diaktifkan.
“Semasa masih aktif sebagai PNS, saya bertahun-tahun menjadi Kepala BP7 atau sering disebut Sospol, dan lembaga itu sangat penting untuk urusan seperti ini. Saya akan perjuangkan di pusat agar lembaga itu kembali diaktifkan,” kata Medah.
**laurens