Site icon savanaparadise.com

Soal Perampasan Jenazah Covid-19, GMNI NTT Minta Pemerintah Evaluasi Rumah Sakit dan Satgas Covid-19

&NewLine;<&excl;-- WP QUADS Content Ad Plugin v&period; 3&period;0&period;6 -->&NewLine;<div class&equals;"quads-location quads-ad1" id&equals;"quads-ad1" style&equals;"float&colon;none&semi;margin&colon;0px&semi;">&NewLine;&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p><strong>Kupang&comma; Savanaparadise&period;com<&sol;strong>&comma;- Dalam beberapa waktu terakhir masyarakat Nusa Tenggara Timur &lpar;NTT&rpar; disuguhi dengan video maupun berita kontroversi mengenai penanganan pasien covid-19 oleh rumah sakit maupun Satgas Covid-19&period; Hal ini dapat diketahui melalui media massa maupun yang beredar luas melalui media sosial&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Berdasarkan sejumlah data yang dikumpulkan&comma; peristiwa protes warga terhadap vonis dokter rumah sakit maupun perampasan jenasah pasien covid-19 hampir terjadi di semua kabupaten di NTT&comma; misalnya yang terbaru terjadi di Kabupaten Sikka&comma; TTU&comma; Belu dan Kota Kupang&period; Pihak keluarga pasien protes terhadap vonis covid-19 yang dinilai janggal&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Menanggapi kejadian demikian&comma; Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia &lpar;DPD GMNI&rpar; Nusa Tenggara Timur&comma; Marianus Krisanto Haukilo meminta pemerintah provinsi dan kabupaten&sol;kota untuk segera melakukan evaluasi total terhadap penanganan pasien termasuk prosedur penanganan pasien covid-19 yang meninggal dunia&period;<&sol;p><div class&equals;"ad-middle"><p class&equals;"ad-title">ADVERTISEMENT<&sol;p><div class&equals;"ad-content"><div class&equals;"ad-content-a"><div class&equals;"ad-content-b"><div class&equals;"ad-content-c"><script async src&equals;"https&colon;&sol;&sol;pagead2&period;googlesyndication&period;com&sol;pagead&sol;js&sol;adsbygoogle&period;js&quest;client&equals;ca-pub-8882367248828292"&NewLine; crossorigin&equals;"anonymous"><&sol;script>&NewLine;<&excl;-- header 970 x 250 -->&NewLine;<ins class&equals;"adsbygoogle"&NewLine; style&equals;"display&colon;inline-block&semi;width&colon;970px&semi;height&colon;250px"&NewLine; data-ad-client&equals;"ca-pub-8882367248828292"&NewLine; data-ad-slot&equals;"6008007437"><&sol;ins>&NewLine;<script>&NewLine; &lpar;adsbygoogle &equals; window&period;adsbygoogle &vert;&vert; &lbrack;&rsqb;&rpar;&period;push&lpar;&lbrace;&rcub;&rpar;&semi;&NewLine;<&sol;script><&sol;div><&sol;div><&sol;div><&sol;div><p class&equals;"scroll-to-resume">SCROLL TO RESUME CONTENT<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Kami minta Gubernur&comma; Bupati dan Walikota agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rumah sakit dan Satgas Covid-19 di masing-masing daerah agar lebih efektif dalam melakukan penanganan medis&period; Kami apresiasi kerja keras para tenaga kesehatan&period; Namun beragam protes warga menunjukkan kemungkinan ada kekeliruan dalam pelayanan kesehatan&period; Ini yang harus dibenahi”&comma; tegas Isto Haukilo&comma; Rabu &lpar;4&sol;8&sol;2021&rpar;<&sol;p>&NewLine;<p>Selain itu&comma; DPD GMNI NTT juga mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait transparansi rekam medis pasien yang ditangani&period; Ada kejadian yang pasiennya divonis positif covid-19&comma; namun hasilnya tidak ditunjukkan kepada pasien maupun kelurga sehingga ada respon protes masyarakat&period; Oleh karenanya &comma; hal ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk segera dibenahi karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Dalam Pasal 52 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran disebutkan hak pasien diantaranya mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis&comma; mendapatkan pendapat dokter&comma; mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan medis&comma; menolak tindakan medis dan mendapatkan isi rekam medis”&comma; jelas Isto&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Pamakaman Jenazah Covid-19<&sol;strong><&sol;p>&NewLine;<p>Masalah penangan jenazah covid terutama ketika akan dimakamkan masih kontroversi&period; Oleh karena itu pemerintah harus melakukan sosialisasi keputusan kementerian kesehatan dan gubernur tentang penanganan jenasah covid-19 kepada masyarakat agar ke depannya hal ini tidak terulang lagi&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Keputusan terbaru pemerintah provinsi tentang penanganan jenasah covid-19 sudah diatur dalam Peraturan Gubernur NTT Nomor 277&sol;KEP&sol;HK&sol;2021 tanggal 23 Juli 2021&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Aturan ini yang mestinya disampaikan kepada masyarakat&period; Beragam protes warga juga menunjukkan bahwa aturan ini mungkin hanya diketahui oleh rumah sakit dan Satgas Covid-19 namun belum menyentuh kepada masyarakat&period; Kita harapkan ke depan penanganan pasien lebih manusiawi”&comma; katanya&period; &lpar;SP&rpar;&NewLine;<&sol;p>

Exit mobile version