KUPANG,Savanaparadise.Com-Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) selalu mendapat stigma termiskin dan tertinggal di Indonesia meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah.
Karena itu, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT nomor urut 3, Simon Petrus Kamlasi dan Adrianus Garu atau Paket SIAGA secara sadar menetapkan SIAGA Tata Kelola sebagai salah satu dari Nawa Aksi SIAGA untuk mencapai visi “Mewujudkan masyarakat NTT yang bermartabat, maju, mandiri, adil dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045”.
Ketika diwawancarai terkait tata kelola pemerintahan, Calon Gubernur nomor urut 3, Simon Petrus Kamlasi mengemukakan bahwa perlu ada kesadaran dan kemauan politik pemimpin untuk membangun sistem tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan sesuai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Sosok yang akrab disapa SPK itu membeberkan, SIAGA Tata Kelola akan mentransformasi Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, inovatif, dan adaptif dengan perkembangan zaman.
“Dengan SIAGA Tata Kelola, kita mengharapkan agar birokrasi di NTT bisa menjadi birokrasi yang andal dan berkelas dunia, marena didukung oleh ASN yang cerdas, disiplin, dan sejahtera. Untuk itu kita juga harus meningkatkan SDM ASN kita,” terangnya.
Purnawirawan TNI yang kerap disebut Jenderal Air itu menegaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) merupakan landasan bagi terbentuknya sistem, struktur, dan budaya organisasi yang fleksibel serta adaptif atas perubahan lingkungan yang kompetitif serta mampu membangun sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang handal.
Jika terpilih menjadi Gubernur NTT, kata SPK, dirinya bersama Andre Garu berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik sesuai dengan maklumat Komite Nasional Kebijakan Governance.
Ia menyebut, ada lima unsur Good Governance, yang akan diterapkan jika Paket SIAGA memimpin NTT, yakni, transparansi, akuntabilitas, responsif, independen, dan kewajaran atau fairness.
Meningkatkan Kesejahteraan ASN
Salah satu aspek yang ditekankan oleh SPK berkaitan dengan reformasi birokrasi atau tata kelola pemerintahan ini adalah kesejahteraan ASN.
“Kita semua tentu sepakat bahwa kita tak bisa bekerja dalam keadaan perut lapar. Karena itu kesejahteraan bagi semua yang bekerja keras, bekerja dengan baik harus diperhatikan. ASN adalah ujung tombak. Jika mereka bekerja dengan baik, maka roda pemerintahan bisa melaju dengan kencang pula,” bebernya.
SPK mengatakan bahwa Paket SIAGA tak ingin ASN bekerja sambil mengeluh karena gaji yang telat atau tunjangan yang tidak dibayar. Menurut dia, dibutuhkan kerja sama yang baik antar semua elemen, semua tingkatan birokrasi, juga semua pemangku kepentingan untuk bergerak bersama.
“Kalau kita bergerak bersama dalam kegembiraan, dalam niat tulus untuk mengabdi dan melayani, saya pikir tidak sulit untuk menata pemerintahan ini agar bekerja lebih maksimal,” tekadnya.
Reformasi Birokrasi Tematik
Ada gagasan menarik yang juga dikemukakan terkait reformasi birokrasi. SPK menyebutnya Reformasi Birokrasi Tematik. Reformasi birokrasi tematik dimaksudkan untuk meningkatkan sinergi dan tata cara kerja ASN atau pegawai agar semakin efisien dan profesional.
Menurut SPK, hal ini selaras dengan program pemerintah pusat melalui Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PANRB).
Ia menjelaskan, implementasi reformasi birokrasi tematik ini khususnya dalam penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan.
“Penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan perlu didorong melalui lintas sektor. Angka stunting di Provinsi NTT masih sangat tinggi. Berdasarkan data SKI yang dirilis Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting NTT pada tahun 2023 mencapai 37,9 persen. Sementara itu, berdasarkan data e-PPBGM, per Februari 2024, prevelensi stunting di NTT sebesar 15,2 persen atau sebanyak 61.961 anak stunting,” sebut SPK.
Untuk itu, tata kelola dalam penanganan stunting ini, menurut SPK, harus pake pola-pola yang khusus pula, sehingga percepatan penuruan angka stunting bisa segera terwujud.
Selain untuk menangani stunting, persoalan yang juga krusial adalah kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim.
“Jika dipercayakan untuk memimpin, melalui tata kelola yang baik, kita akan berusaha untuk menekan angka kemiskinan menuju di bawah 10 persen,” tegas SPK.
SPK menyebut, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, NTT menjadi salah satu provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 19,48 persen.
“Angka ini jauh di atas rata-rata kemiskinan nasional sebesar 9,54 persen,” imbuhnya.
Karena itu, lanjut SPK, arah kebijakan reformasi birokrasi ke depan adalah birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing dengan Digital Governance.
“Guna mencapai tujuan itu, diperlukan digital structure, digital competence, dan digital culture agar selaras dengan tekad transformasi digital di pemerintahan,” paparnya.
“Paket SIAGA akan menjadikan 19 ribuan ASN sebagai pasukan SIAGA yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, termasuk untuk diterapkan pada pelayanan kemasyarakatan dan pembangunan,” tandasnya.**