Kupang,Savanaparadise.com-Debat perdana pasangan calon Gubernur NTT di milenium balroom, Rabu (23/10/2024) berlangsung alot.
Pada sesi pembahasan terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO), calon wakil gubernur NTT, nomor urut tiga (3) mengatakan perlu adanya kerja kolaboratif.
“Komitmen kami ini harus kolaborasi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat bahkan keluarga yang mengijinkan anaknya keluar juga harus tanggung jawab,” ujar Andrianus Garu.
Hal ini dilakukan untuk mencegah maraknya tindak pidana perdagangan orang.
“Selain pembentukan satuan tugas (satgas) TPPO, perlu adanya meningkatan sumber daya manusian melalui pelatihan ketrampilan,
“Saya bayangkan seluruh kabupaten kota dibangun BLK yang kualified. BLK ada banyak tapi hanya napsu membangun bahkan tidak ada sertifikasi yang dikeluarkan,” ujar Andre Garu.
Andre Garu memastikan, jika Paket SIAGA mendapat amanat rakyat, maka hal Ini menjadi catatan penting ke depan.
“Saya terima kasih kepada saudara saya Melki, mungkin hanya satu BLK yang dia bangun hanya urus kopi tapi bagaimana dengan keterampilan yang lain dari anak-anak NTT,” ujar Andre.
“Bangun BLK di mana – mana tapi anak NTT tetap seperti ini.
Stop bangun (BLK), kita prioritas kualitas supaya tenaga kerjanya bisa profesional. Disertifikasi dengan baik supaya laku baik di dalam maupun di luar negeri. Bukan kejar membangun (BLK) tetapi bagaimana dengan hasilnya,” pungkasnya.
Sementara itu, calon wakil gubernur nomor urut 2, Johni Asadoma, yang diberi kesempatan mengomentari pernyataan Paslon nomor urut tiga soal penanganan TPPO, menyepakati ide dan gagasan paslon nomor urut 3.
“Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh cawagub nomor tiga, Bahwa kuncinya adalah kolaborasi. Kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, tokoh masyarakat, tokoh adat kepala desa untuk semuanya bergerak dari desa, karena TPPO berawal dari desa, karena itu kosenteasi harus kita pusatkan di desa,” ujar Johni Asadoma.***