Site icon savanaparadise.com

Rumah Jabatan, Tawaran Kerja, dan Uang Rp3 Juta: Dugaan Relasi Kuasa dalam Kasus Bupati Kupang

&NewLine;<&excl;-- WP QUADS Content Ad Plugin v&period; 3&period;0&period;6 -->&NewLine;<div class&equals;"quads-location quads-ad1" id&equals;"quads-ad1" style&equals;"float&colon;none&semi;margin&colon;0px&semi;">&NewLine;&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p>Kupang&comma; Savanaparadise&period;com&comma;- Kesempatan memperoleh pekerjaan semestinya membuka jalan bagi seseorang untuk memperbaiki hidup&period; Namun&comma; ketika harapan itu bertemu dengan kekuasaan yang timpang&comma; perempuan bisa berada dalam posisi rentan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Inilah persoalan yang disoroti Solidaritas Anti Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Kelompok Minoritas dan Rentan &lpar;SAKSIMINOR&rpar; dalam kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dalam konferensi pers di Kantor LBH APIK NTT&comma; Selasa &lpar;17&sol;11&sol;2026&rpar; sore&comma; SAKSIMINOR yang terdiri dari jaringan organisasi perempuan&comma; lembaga bantuan hukum&comma; aktivis perempuan&comma; pembela HAM&comma; dan organisasi masyarakat sipil mengungkap sejumlah temuan dari penelusuran mereka&period;<&sol;p><div class&equals;"ad-middle"><p class&equals;"ad-title">ADVERTISEMENT<&sol;p><div class&equals;"ad-content"><div class&equals;"ad-content-a"><div class&equals;"ad-content-b"><div class&equals;"ad-content-c"><script async src&equals;"https&colon;&sol;&sol;pagead2&period;googlesyndication&period;com&sol;pagead&sol;js&sol;adsbygoogle&period;js&quest;client&equals;ca-pub-8882367248828292"&NewLine; crossorigin&equals;"anonymous"><&sol;script>&NewLine;<&excl;-- header 970 x 250 -->&NewLine;<ins class&equals;"adsbygoogle"&NewLine; style&equals;"display&colon;inline-block&semi;width&colon;970px&semi;height&colon;250px"&NewLine; data-ad-client&equals;"ca-pub-8882367248828292"&NewLine; data-ad-slot&equals;"6008007437"><&sol;ins>&NewLine;<script>&NewLine; &lpar;adsbygoogle &equals; window&period;adsbygoogle &vert;&vert; &lbrack;&rsqb;&rpar;&period;push&lpar;&lbrace;&rcub;&rpar;&semi;&NewLine;<&sol;script><&sol;div><&sol;div><&sol;div><&sol;div><p class&equals;"scroll-to-resume">SCROLL TO RESUME CONTENT<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<p>Rangkaian itu mencakup dugaan penggunaan tawaran pekerjaan untuk membawa korban ke Rumah Jabatan Bupati&comma; pemaksaan tindakan seksual&comma; hingga pemberian uang dan tawaran pekerjaan setelah peristiwa yang dilaporkan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Menurut penelusuran SAKSIMINOR&comma; korban diduga dibawa ke rumah jabatan dengan alasan memperoleh pekerjaan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Di lokasi itu&comma; korban diduga mengalami pemaksaan tindakan seksual meskipun telah menolak dan berusaha meninggalkan tempat kejadian&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Korban juga disebut mengalami ketakutan dan kebingungan&period; Kondisi psikologis itu membuatnya kesulitan memberikan respons dan mencari pertolongan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Setelah peristiwa yang dilaporkan&comma; terdapat dugaan pemberian uang sebesar Rp3&period;000&period;000 dan tawaran pekerjaan sebagai asisten pribadi&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Bagi SAKSIMINOR&comma; dua hal tersebut tidak bisa dipisahkan dari rangkaian peristiwa yang harus diperiksa penyidik&period; Mereka menduga pemberian uang dan tawaran pekerjaan itu berpotensi digunakan untuk memanfaatkan keadaan korban atau membungkamnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Jaringan tersebut juga menemukan dugaan keterlibatan pihak lain&period; Ada pihak yang diduga membawa korban ke lokasi&comma; menghalanginya ketika hendak pergi&comma; dan berada di sekitar tempat kejadian saat dugaan kekerasan seksual berlangsung&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Peran dan pertanggungjawaban masing-masing pihak harus diusut secara objektif&comma;” tegas SAKSIMINOR&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Bagi jaringan ini&comma; perkara tersebut bukan semata-mata persoalan pribadi antara seorang perempuan dan pejabat publik&period; Ada dugaan penyalahgunaan kedudukan dan relasi kuasa yang harus diungkap&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Tawaran pekerjaan&comma; pengaruh jabatan&comma; dan dugaan pemberian uang menjadi bagian dari rangkaian yang menurut SAKSIMINOR perlu diperiksa secara menyeluruh&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Mereka mengecam penggunaan jabatan&comma; kewenangan&comma; janji pekerjaan&comma; maupun pemberian materi untuk membangun ketergantungan dan memanfaatkan kerentanan perempuan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>SAKSIMINOR juga menyoroti lokasi kejadian&period; Rumah Jabatan Bupati merupakan fasilitas publik yang semestinya digunakan untuk pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Mereka menolak segala bentuk penggunaan jabatan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Tidak ada seorang pun yang berani berada di atas hukum&comma; termasuk seorang bupati sekalipun&comma;” tegas mereka&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Jaringan tersebut menolak budaya impunitas yang memungkinkan seseorang berlindung di balik jabatan&comma; kekayaan&comma; koneksi politik&comma; atau pengaruh kekuasaan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>SAKSIMINOR juga menolak upaya mengalihkan kesalahan kepada korban&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Mereka mengingatkan publik agar tidak mempertanyakan pakaian&comma; perilaku&comma; hubungan sosial&comma; atau keputusan korban mendatangi suatu tempat untuk membangun penilaian yang merendahkan martabatnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Datang ke rumah seseorang&comma; mengenal pihak yang dilaporkan&comma; menerima tawaran pekerjaan&comma; diam&comma; atau tidak mampu melawan bukan berarti memberikan persetujuan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ketakutan&comma; kebingungan&comma; dan ketidakmampuan memberikan perlawanan juga tidak dapat dianggap sebagai persetujuan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>SAKSIMINOR secara khusus menyoroti respons membeku atau <em>freeze response<&sol;em>&comma; yakni kondisi ketika seseorang mengalami ketakutan dan kesulitan merespons situasi yang mengancam&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Korban tidak boleh dipaksa membuktikan bahwa dirinya adalah perempuan yang baik&comma; bermoral&comma; atau tidak memiliki kesalahan sebelum mendapatkan keadilan&comma;” demikian pernyataan jaringan tersebut&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Mereka menegaskan korban berhak didengar&comma; dilindungi&comma; dan dipulihkan tanpa mengalami penghakiman untuk kedua kalinya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Jaringan tersebut juga mencatat penyampaian perkembangan penanganan perkara dan pelaksanaan olah tempat kejadian perkara oleh kepolisian&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Namun&comma; mereka meminta penyidikan tidak berhenti pada langkah awal&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Polda NTT didesak mengusut laporan secara profesional&comma; independen&comma; transparan&comma; dan tanpa intervensi kekuasaan maupun kepentingan politik&period;<&sol;p>&NewLine;<p>SAKSIMINOR meminta penyidik mendalami seluruh bentuk perbuatan seksual yang dilaporkan korban&comma; termasuk dugaan penetrasi menggunakan jari dan penis&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Mereka juga meminta penyidik menguji kemungkinan penerapan ketentuan perkosaan dan tindak pidana kekerasan seksual lainnya sesuai hukum yang berlaku&comma; dengan memperhatikan waktu terjadinya perbuatan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Selain itu&comma; penyidik diminta mengamankan CCTV&comma; rekaman pos penjagaan&comma; komunikasi elektronik&comma; percakapan&comma; riwayat panggilan&comma; hasil visum&comma; dan keterangan saksi&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Pemeriksaan korban harus dilakukan dengan perspektif korban&period; Tidak boleh ada intimidasi&comma; pertanyaan yang menyudutkan&comma; atau tindakan yang mengulang trauma&period;<&sol;p>&NewLine;<p>SAKSIMINOR juga mendesak perlindungan bagi korban&comma; keluarga&comma; saksi&comma; pendamping&comma; dan pihak yang membantu pengungkapan perkara&period;<&sol;p>&NewLine;<p>LPSK&comma; UPTD PPA&comma; dan lembaga layanan korban diminta memastikan pendampingan hukum&comma; psikologis&comma; dan sosial serta pemulihan sesuai kebutuhan dan persetujuan korban&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Mereka juga meminta hak korban atas restitusi diperjuangkan dan identitasnya dirahasiakan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>SAKSIMINOR terdiri dari LBH APIK NTT&comma; YKBH Justitia&comma; LPA NTT&comma; Rumah Perempuan&comma; IMoF NTT&comma; PKBI NTT&comma; KOMPAK&comma; IRGSC&comma; GARAMIN&comma; LOWEWINI&comma; HWDI&comma; Yayasan Cita Masyarakat Madani&comma; HANAF&comma; SABANA Sumba&comma; LBH Surya NTT&comma; Solidaritas Perempuan Flobamoratas&comma; PWI NTT&comma; PIAR NTT&comma; UDN&comma; Rumah Harapan GMIT&comma; JPIC DP&comma; KPAP NTT&comma; PERSANI&comma; SPP Soe&comma; YKPI&comma; GMKI&comma; BEM Nusantara&comma; dan BEM FH Undana&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Jaringan ini mengajak masyarakat&comma; tokoh agama&comma; tokoh adat&comma; organisasi perempuan&comma; dan media menghentikan budaya menyalahkan korban serta mengawal proses hukum&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Bagi SAKSIMINOR&comma; perkara ini bukan hanya tentang siapa yang harus mempertanggungjawabkan dugaan perbuatan tersebut&period; Ini juga tentang memastikan perempuan tidak kehilangan hak&comma; martabat&comma; dan perlindungan ketika berhadapan dengan kekuasaan&period;&ast;&lpar;N&rpar;&NewLine;<&sol;p>

Exit mobile version