<!-- WP QUADS Content Ad Plugin v. 3.0.6 -->
<div class="quads-location quads-ad1" id="quads-ad1" style="float:none;margin:0px;">

</div>
<p>Kupang, Savanaparadise.com,- Kesempatan memperoleh pekerjaan semestinya membuka jalan bagi seseorang untuk memperbaiki hidup. Namun, ketika harapan itu bertemu dengan kekuasaan yang timpang, perempuan bisa berada dalam posisi rentan.</p>
<p>Inilah persoalan yang disoroti Solidaritas Anti Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Kelompok Minoritas dan Rentan (SAKSIMINOR) dalam kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang.</p>
<p>Dalam konferensi pers di Kantor LBH APIK NTT, Selasa (17/11/2026) sore, SAKSIMINOR yang terdiri dari jaringan organisasi perempuan, lembaga bantuan hukum, aktivis perempuan, pembela HAM, dan organisasi masyarakat sipil mengungkap sejumlah temuan dari penelusuran mereka.</p><div class="ad-middle"><p class="ad-title">ADVERTISEMENT</p><div class="ad-content"><div class="ad-content-a"><div class="ad-content-b"><div class="ad-content-c"><script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-8882367248828292"
 crossorigin="anonymous"></script>
<!-- header 970 x 250 -->
<ins class="adsbygoogle"
 style="display:inline-block;width:970px;height:250px"
 data-ad-client="ca-pub-8882367248828292"
 data-ad-slot="6008007437"></ins>
<script>
 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div></div></div></div><p class="scroll-to-resume">SCROLL TO RESUME CONTENT</p></div>
<p>Rangkaian itu mencakup dugaan penggunaan tawaran pekerjaan untuk membawa korban ke Rumah Jabatan Bupati, pemaksaan tindakan seksual, hingga pemberian uang dan tawaran pekerjaan setelah peristiwa yang dilaporkan.</p>
<p>Menurut penelusuran SAKSIMINOR, korban diduga dibawa ke rumah jabatan dengan alasan memperoleh pekerjaan.</p>
<p>Di lokasi itu, korban diduga mengalami pemaksaan tindakan seksual meskipun telah menolak dan berusaha meninggalkan tempat kejadian.</p>
<p>Korban juga disebut mengalami ketakutan dan kebingungan. Kondisi psikologis itu membuatnya kesulitan memberikan respons dan mencari pertolongan.</p>
<p>Setelah peristiwa yang dilaporkan, terdapat dugaan pemberian uang sebesar Rp3.000.000 dan tawaran pekerjaan sebagai asisten pribadi.</p>
<p>Bagi SAKSIMINOR, dua hal tersebut tidak bisa dipisahkan dari rangkaian peristiwa yang harus diperiksa penyidik. Mereka menduga pemberian uang dan tawaran pekerjaan itu berpotensi digunakan untuk memanfaatkan keadaan korban atau membungkamnya.</p>
<p>Jaringan tersebut juga menemukan dugaan keterlibatan pihak lain. Ada pihak yang diduga membawa korban ke lokasi, menghalanginya ketika hendak pergi, dan berada di sekitar tempat kejadian saat dugaan kekerasan seksual berlangsung.</p>
<p>“Peran dan pertanggungjawaban masing-masing pihak harus diusut secara objektif,” tegas SAKSIMINOR.</p>
<p>Bagi jaringan ini, perkara tersebut bukan semata-mata persoalan pribadi antara seorang perempuan dan pejabat publik. Ada dugaan penyalahgunaan kedudukan dan relasi kuasa yang harus diungkap.</p>
<p>Tawaran pekerjaan, pengaruh jabatan, dan dugaan pemberian uang menjadi bagian dari rangkaian yang menurut SAKSIMINOR perlu diperiksa secara menyeluruh.</p>
<p>Mereka mengecam penggunaan jabatan, kewenangan, janji pekerjaan, maupun pemberian materi untuk membangun ketergantungan dan memanfaatkan kerentanan perempuan.</p>
<p>SAKSIMINOR juga menyoroti lokasi kejadian. Rumah Jabatan Bupati merupakan fasilitas publik yang semestinya digunakan untuk pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>Mereka menolak segala bentuk penggunaan jabatan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.</p>
<p>“Tidak ada seorang pun yang berani berada di atas hukum, termasuk seorang bupati sekalipun,” tegas mereka.</p>
<p>Jaringan tersebut menolak budaya impunitas yang memungkinkan seseorang berlindung di balik jabatan, kekayaan, koneksi politik, atau pengaruh kekuasaan.</p>
<p>SAKSIMINOR juga menolak upaya mengalihkan kesalahan kepada korban.</p>
<p>Mereka mengingatkan publik agar tidak mempertanyakan pakaian, perilaku, hubungan sosial, atau keputusan korban mendatangi suatu tempat untuk membangun penilaian yang merendahkan martabatnya.</p>
<p>Datang ke rumah seseorang, mengenal pihak yang dilaporkan, menerima tawaran pekerjaan, diam, atau tidak mampu melawan bukan berarti memberikan persetujuan.</p>
<p>Ketakutan, kebingungan, dan ketidakmampuan memberikan perlawanan juga tidak dapat dianggap sebagai persetujuan.</p>
<p>SAKSIMINOR secara khusus menyoroti respons membeku atau <em>freeze response</em>, yakni kondisi ketika seseorang mengalami ketakutan dan kesulitan merespons situasi yang mengancam.</p>
<p>“Korban tidak boleh dipaksa membuktikan bahwa dirinya adalah perempuan yang baik, bermoral, atau tidak memiliki kesalahan sebelum mendapatkan keadilan,” demikian pernyataan jaringan tersebut.</p>
<p>Mereka menegaskan korban berhak didengar, dilindungi, dan dipulihkan tanpa mengalami penghakiman untuk kedua kalinya.</p>
<p>Jaringan tersebut juga mencatat penyampaian perkembangan penanganan perkara dan pelaksanaan olah tempat kejadian perkara oleh kepolisian.</p>
<p>Namun, mereka meminta penyidikan tidak berhenti pada langkah awal.</p>
<p>Polda NTT didesak mengusut laporan secara profesional, independen, transparan, dan tanpa intervensi kekuasaan maupun kepentingan politik.</p>
<p>SAKSIMINOR meminta penyidik mendalami seluruh bentuk perbuatan seksual yang dilaporkan korban, termasuk dugaan penetrasi menggunakan jari dan penis.</p>
<p>Mereka juga meminta penyidik menguji kemungkinan penerapan ketentuan perkosaan dan tindak pidana kekerasan seksual lainnya sesuai hukum yang berlaku, dengan memperhatikan waktu terjadinya perbuatan.</p>
<p>Selain itu, penyidik diminta mengamankan CCTV, rekaman pos penjagaan, komunikasi elektronik, percakapan, riwayat panggilan, hasil visum, dan keterangan saksi.</p>
<p>Pemeriksaan korban harus dilakukan dengan perspektif korban. Tidak boleh ada intimidasi, pertanyaan yang menyudutkan, atau tindakan yang mengulang trauma.</p>
<p>SAKSIMINOR juga mendesak perlindungan bagi korban, keluarga, saksi, pendamping, dan pihak yang membantu pengungkapan perkara.</p>
<p>LPSK, UPTD PPA, dan lembaga layanan korban diminta memastikan pendampingan hukum, psikologis, dan sosial serta pemulihan sesuai kebutuhan dan persetujuan korban.</p>
<p>Mereka juga meminta hak korban atas restitusi diperjuangkan dan identitasnya dirahasiakan.</p>
<p>SAKSIMINOR terdiri dari LBH APIK NTT, YKBH Justitia, LPA NTT, Rumah Perempuan, IMoF NTT, PKBI NTT, KOMPAK, IRGSC, GARAMIN, LOWEWINI, HWDI, Yayasan Cita Masyarakat Madani, HANAF, SABANA Sumba, LBH Surya NTT, Solidaritas Perempuan Flobamoratas, PWI NTT, PIAR NTT, UDN, Rumah Harapan GMIT, JPIC DP, KPAP NTT, PERSANI, SPP Soe, YKPI, GMKI, BEM Nusantara, dan BEM FH Undana.</p>
<p>Jaringan ini mengajak masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, organisasi perempuan, dan media menghentikan budaya menyalahkan korban serta mengawal proses hukum.</p>
<p>Bagi SAKSIMINOR, perkara ini bukan hanya tentang siapa yang harus mempertanggungjawabkan dugaan perbuatan tersebut. Ini juga tentang memastikan perempuan tidak kehilangan hak, martabat, dan perlindungan ketika berhadapan dengan kekuasaan.*(N)
</p>
Rumah Jabatan, Tawaran Kerja, dan Uang Rp3 Juta: Dugaan Relasi Kuasa dalam Kasus Bupati Kupang

