<!-- WP QUADS Content Ad Plugin v. 3.0.6 -->
<div class="quads-location quads-ad1" id="quads-ad1" style="float:none;margin:0px;">

</div>
<p data-placeholder="true">Kupang, <a href="Savanaparadise.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer nofollow">Savanaparadise.com</a>, &#8211; Warga Amanatun Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), harus mengeluarkan biaya sendiri untuk mengurus perkara hukum ke Polres TTS di Soe. Jarak yang jauh membuat pelayanan hukum semakin membebani masyarakat.</p>
<p data-placeholder="true">Kondisi ini terjadi sejak Polsek Amanatun Selatan tidak lagi memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor KEP/613/III/2021.</p>
<p data-placeholder="true">Polsek hanya menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), pencegahan, serta tindakan preventif. Sementara penanganan perkara dipusatkan di Polres TTS.</p><div class="ad-middle"><p class="ad-title">ADVERTISEMENT</p><div class="ad-content"><div class="ad-content-a"><div class="ad-content-b"><div class="ad-content-c"><script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-8882367248828292"
 crossorigin="anonymous"></script>
<!-- header 970 x 250 -->
<ins class="adsbygoogle"
 style="display:inline-block;width:970px;height:250px"
 data-ad-client="ca-pub-8882367248828292"
 data-ad-slot="6008007437"></ins>
<script>
 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script></div></div></div></div><p class="scroll-to-resume">SCROLL TO RESUME CONTENT</p></div>
<p data-placeholder="true">Wartawan NTTPedia.id, Ansger Tampani, menyayangkan kebijakan tersebut. Ia mengaku kerap menerima keluhan warga yang harus mengeluarkan biaya perjalanan ke Soe untuk mengurus perkara.</p>
<p data-placeholder="true">Biaya itu tidak hanya mencakup transportasi. Pelapor dan terlapor juga harus menyiapkan uang makan serta kebutuhan keluarga yang mendampingi. Saksi pun harus menanggung ongkos perjalanan ketika diminta memberikan keterangan.</p>
<p data-placeholder="true">&#8220;Untuk mengurus satu perkara, masyarakat harus menyiapkan biaya perjalanan ke Soe. Belum lagi biaya makan dan kebutuhan lainnya,&#8221; kata Ansger kepada media ini, Selasa (16/11/2026).</p>
<p data-placeholder="true">Menurut dia, kondisi tersebut membuat akses masyarakat terhadap pelayanan hukum semakin sulit. Warga yang tidak memiliki cukup uang bahkan berpotensi enggan melaporkan tindak pidana yang dialaminya.</p>
<p data-placeholder="true">&#8220;Seharusnya diberikan pendekatan pelayanan bukan kesulitan pelayanan,&#8221; ujarnya.</p>
<p data-placeholder="true">Ansger mengakui, pelayanan kamtibmas di wilayah Polsek Amanatun Selatan sejauh ini berjalan baik. Fungsi pencegahan dan pemeliharaan keamanan juga dinilainya sudah terlaksana.</p>
<p data-placeholder="true">Namun, ia meminta persoalan akses penyelidikan perkara mendapat perhatian. Terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pelayanan kepolisian.</p>
<p data-placeholder="true">Ia berharap Polri mempertimbangkan kondisi geografis dan kemampuan ekonomi warga dalam memberikan pelayanan.</p>
<p data-placeholder="true">&#8220;Semoga semangat Polri bersama masyarakat benar-benar diwujudkan. Jangan sampai masyarakat kesulitan hanya karena jarak dan biaya untuk mencari keadilan,&#8221; tutupnya.*(N)
</p>
Polsek Amanatun Selatan Tak Berwenang Selidiki Kasus, Ansger Tampani: Warga Harus Rogoh Saku ke Soe

