Ende, Savanaparadise.com,- Hujan lebat mengguyur kota Ende pekan kemarin, Kamis (23/9/21), Sekitar pukul 14.30, menimbulkan tidak sedikitnya pemukiman dan rumah warga terendam banjir. Selain itu, sepanjang badan jalan dalam kota Ende ditemukan sejumlah material pasir, kerikil, batu, dan sampah berserahkan di mana-mana.
Menanggapi kondisi demikian, Ketua Komisi II DPRD Ende , Yulius Cesar Nonga bersama Sekretaris Komisi II, Yani Kota, Jumat (24/9/21), menemui Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah IV Provinsi NTT, Nino Sutrisno, ST, MT.
Maksud dari pertemuan tersebut, ingin mempertanyakan sejauh mana perkembangan penanganan drainase, hasil pembahasan antara komisi II dan PJN Wilayah IV NTT beberapa waktu lalu.
“Maksud dan tujuan kedatangan kami, ingin mempertanyakan sekaligus meminta informasi terkait progres pembangunan drainase di jalan negara, mulai dari Ahmad Yani dan Gatot Subroto”, kata Yulius.
Karena bagi kami, ungkap Yulius, ketika kita berbicara soal tanggungjawab, maka ruas jalan ini menjadi tanggungjawab teman-teman Satker PJN IV NTT di sini.
Dikatakannya, dalam tanggungjawab bersama, kami melakukan koordinasi dalam menjalan fungsi control, sedangkan hal -hal teknis soal kebijakan ada di pihak Satker.
Karena itu, tambahnya, menyangkut dengan kondisi hari ini, penting untuk kita ketahui, sehingga dalam tanggungjawab bersama, kita dapat menginformasikan dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat.
“Saya belum mendapat informasi lebih lanjut terkait hasil pertemuan kita bersama PU Kabupaten. Sejak kita berbicara diawal tahun 2020 soal penanganannya dan sampai sekarang kita belum terima informasinya, sejauh mana progres?”, tanya Yulius.
Ia menambahkan, maksud saya Paling tidak teman-teman disini ada upaya mengintervensi, paling tidak bisa meminimalisir keadaan dampak dari situasi hari ini.
“Inikan hal yang sudah terjadi, kemudian kita mau kaitkan dengan upaya kita. Kalau upaya dari kami DPRD Ende adalah berokoordinasi dan menjalankan fungsi kontrol. Teknis dan kebijakan ada di teman-teman Satker”, jelas Yulius.
Sehingga, lanjut dia, bagi kami, kita jangan dahulu berbicara soal kendal-kendala akan tetapi yang lebih urgen adalah berbicara soal penanganan karena ini jauh lebih penting.
Beban ini musti harus diselesaikan segera karena kalau tidak masyarakat akan terus bersuara dan menuntut kita.
Kalau soal kewenangan, kami sangat berharap banyak kepada teman-teman disini.
Lebih lanjut yulius mengatakan kalau kita lihat dalam setiap mata anggarannya, hampir setiap tahun selalu ada mata anggaran untuk penanganan jalan Negara. Dan kita melihat, itu lebih fokus dikerjakan di luar kota.
“ini bukan berarti saya mau mengatakan bahwa di luar kota tidak penting, semuanya sama penting. Tapi dengan berkaca pada situasi hari ini, di dalam kota perlu diperhatikan oleh Satker segera”, tegasnya.
Dikesempatan itu, Yulius juga menyoroti respon lamban dari pihak Satker PJN wilayah IV Provinsi NTT terhadap penanganan drainase yang setiap tahunnya menjadi langganan banjir di kala musim hujan.
“Kalau kami perhatikan hari ini, kita mulai bergerak kalau ada sesuatu, kalau tidak ada sesuatu, kita lebih banyak memilih berdiam diri, sambil menunggu sesuatu itu datang. Anggaran penanganan jalan negara setiap tahun pasti ada. Tetapi mengapa tidak ada upaya, atau belum ada upaya untuk menangani drainase, saluran yang setiap musim penghujan selalu ada terjadi banjir”, kritiknya.
Sekali lagi, ujar dia, maksud kami pihak satker harus berupaya secepat mungkin untuk melakukan upaya penanganan drainase ini. Sehingga keluhan warga soal banjir ini sedikit berkurang.
Menurut pertimbngan logis, ungkapnya, karena jalan negara ini sudah di hilir, sehingga dia akan menerima beban air dari hulu dan beban itu sangat besar, sehingga kalau itu ditangani satu sisi, tetap tidak bisa apalagi dengan lokasi jalan negara kita ini sedikit sempit.
Karena itu, katanya, pada pertemuan kemarin saya mengusulkan perlu ditangani dengan dua sisi. Jadi sisi kiri-kanan ini perlu ditangani dengan dua saluran semua. Dan kalau itupun ditanganani secara berjenjang, nanti juga akan mendapat masalah, sehingga harus dilakukan secara paripurna atau menyeluruh.
“Karena kami yakin, berkaitan dengan kapasitas keuangan di Satker, kami rasa itu bisa”, sebut Yulius.
Senada dengannya, Yani Kota menambahkan kita juga sangat mengharapkan sebelum pekerjaan itu dilaksanakan, terlebih dahulu harus dilakukan kajian-kajian atas pembangunan.
Sehingga dampak dari pembangunan itu bisa dirasakan dan dinikamati oleh masyarakat. Bukan menimbulkan masalah baru.
“Ada kita lihat beberapa drainase dalam kota Ende, yang setelah dibangun tidak memberikan manfaat sama sekali, malahan menambah masalah baru kepada warga”, pungkas Yani.
Sementara, Kepala Satker PJN wilayah IV, Nino Sutrisno, ST. MT melalui Ass pengawasan, M. Varo mengatakan menyangkut dengan komitmen kami atas hasil rapat dengar pendapat bersama dengan DPRD Kabupaten Ende kemarin, soal pembngunan drainase dan pembenaannya akan tetap kita upayakan.
“Jadi ada beberapa saluran kemarin sudah kita lakukan penanganan seperti, mulai dari melati, sampai diperlimaan. Dan menurut pantauan kami, usai kejadian kemarin yang masih tersumbat arahnya ada di seputaran kilo tiga (Jalan Gatot Subroto-Red)”, jelasnya.
Selanjutnya PPK 4.2, Gusti Atmawinata menambahkan menyangkut anggaran pembangunan dan perbaikan drainase sudah kita usulkan ditahun angggaran 2022.
“Kita berharap dukungan dari pihak DPRD Ende untuk lebih lanjut membantu kami, mendukung agar usulan tersebut dapat direlisasikan pada tahun 2022 nantinya”, pinta Gusti.
Untuk diketahui, dalam pertemuan itu, Kepala Satker PJN wilayah IV Provinsi NTT, Nino Sutrisno berhalangan. Ia diwakili oleh M Varo, Ass pengawas, PPK 4.2, Gusti Atmawinata, dan Rusdi Ass. Umum.
Penulis: Chen Rasi