Kupang, Savanaparadise.com,- Komisi VIII DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Agama RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memuji kerukunan antar umat beragama yang terjadi di Provinsi NTT.
”Saya acungkan jempol untuk Pemerintah dan masyarakat NTT. Di sini mayoritas agama Kristen tapi tidak ada tirani. Tirani tidak ada di NTT. Saya puji,” ucap anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Demokrat, Drs. H. Mahrus Munir saat berdialog dengan Gubernur NTT, Drs. Frans Lebu Raya serta jajaran Pemerintah Provinsi NTT di ruang kerja Gubernur, Senin (15/4).
Mahrus Munir juga memuji sikap sejumlah Pemerintah Kabupaten yang ada di Provinsi NTT, yang telah menyediakan dana dari APBD untuk membantu calon jemaah haji yang ingin melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah. ”Luar biasa di NTT, ada kabupaten yang menyediakan subsidi untuk membantu calon jemaah haji dari rumah menuju bandara untuk berangkat naik haji. Ini bagian dari kerukunan hidup antar umat beragama yang ada di NKRI,” tandas Munir seraya menambahkan, ”Saya akan menyampaikan kemana-mana tentang prestasi yang ada dan terjadi di NTT seperti ini.”
Gubernur Lebu Raya dalam paparannya di depan rombongan Komisi VIII DPR RI menjelaskan, prosentasi umat beragama yang ada di NTT antata lain Katolik (55,85%), agama Protestan (34,29%, agama Islam (9,64 %), agama Hindu (0,21 %) dan agama Budha (0,01 %).
Menurut Gubernur, kerukunan antar umat beragama di Provinsi NTT tetap terjaga dan para pemimpin umat beragama hidup berdampingan satu sama lain. ”Di NTT tidak ada yang bakar Mesjid. Berulangkali saya sampaikan, mayoritas itu berguna manakala dia mampu melindungi minoritas. Di NTT kami betul menjaga kerukunan dan kedamaian. NTT hanya bisa dibangun dalam kebersamaan,” kata Gubernur.
Ikut hadir dalam pertemuan bersama Komisi VIII DPR RI, Sekda NTT, Frans Salem, SH, M.Si, Kepala Dinas Sosial, Drs. Pieter Manuk, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Tini Thadeus, SH, Kepala Biro Pemerintahan Setda NTT, Drs. Wilem Foni, M.Si, Kepala Biro Umum Setda NTT. Kanisius Beka, SH, Kepala Biro Kesra Setda NTT, Drs. Ande Nuhan, Kepala Biro Hukum Setda NTT, Jhon Hawula, SH, M.Si, Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda NTT, dr. Niken Mitak, M.Ph serta sejumlah pejabat lainnya.
Sedangkan Komisi VIII DPR RI dipimpin H. Nurul Iman Mustofa, MA (Fraksi Demokrat), serta anggota rombongan masing-masing Drs. H. Mahrus Munir (Fraksi Demokrat), Ir. Ketut Sustiawan (Fraksi PDI Perjuangan), Amran, SE (Fraksi PAN), Drs. H. Endang Sukandar, M.Si (Fraksi PPP), DR. Sumarjati Arjoso, SKM (Fraksi Gerindra), Dra. Hj. Soemintarsih Moentoro, M.Si serta sejumlah staf dan perwakilan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sunardi.
Menurut Nurul Iman Mustofa, kehadiran Komisi VIII di Provinsi NTT bermaksud untuk menyerap aspirasi mengenai berbagai kondisi yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan dalam bidang agama di NTT. ”Secara khusus kami ingin mengetahui tentang implementasi PP No 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan di NTT, implementasi program dan pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama (KUB) serta pengelolaan zakat di Provinsi NTT,” jelas Mustofa.(SP)