Kupang, Savanaparadise.com,- Pemerintah Provinsi NTT beberapa tahun belakangan ini selalu mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari BPK.
Anggota DPRD NTT, Anwar Pua Geno mengatakan predikat WDP yang di terima oleh Pemerintah di sebabkan oleh keberadaan PT Flobamor yang terus menggerus keuangan daerah tanpa memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
” Masalah PT Flobamor yang setiap tahun menjadi salah akun pengecualian sehingga laporan hasil pemeriksaan terladap laporan pemerintah selalu mendapat WDP,” ujar anggota Fraksi Golkar Ini, kepada Savanaparadise.com, Jumad,11/07 di gedung DPRD NTT.
Dia berpendapat PT Flobamor harus di likuidasi melalui proses audit Oleh auditor independen sehingga jelas hak dan kewajiban PT Flobamor dengan neraca awal yang jelas pula.
” Rekomendasi dewan kurang di perhatikan sehingga masalah berlarut larutnya penyertaan modal Rp 4 milyard tersendat sendat , core bisnis tidak jelas, manajemen tidak jelas komisarisnya tidak berfungsi,” ujarnya.
Menurutnya, sejak 33 tahun PT Flobamor dibentuk oleh pemerintah, perusahaan tersebut terus merugi dan tidak pernah memberikan kontribusi terhadap PAD. Disisi lain katanya PD Flobamor tidak mampu mengggaji karyawan dan direksi.
Pua Geno mengatakan DPRD harus melakukan pembahasan khusus soal PT Flobamor melalui rapat gabungan Komisi guna membangun rekomendasi yang komprehensif untuk menilisik keberadaan PT Flobamor.
” Soal WDP harus tuntas kalau tidak kami dewan skeptis terhadap rencana aksi pemprov menuju predikat WTP,” ujarnya.(SP)