Maumere Savanaparadise.com,- Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GmnI) Cabang Sikka menilai bahwa Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (BWS NT-II) mulai jujur dan terbuka soal informasi bendungan Napun Gette. Pernyataan ini dilontarkan oleh Ketua GMNI Cabang Sikka, Alvinus L. Ganggung kepada wartawan, Jumat, (19/2/21).
Menanggapi pernyataan BWS NT-ll Kupang yang membantah data yang di sajikan GMNI Cabang Sikka terkait pembebasan lahan pembangunan bendungan Napun Gete yang belum dituntaskan, pada 15 Februari 2021, Alvin mengatakan akhirnya BWS NT-II mau terbuka dan transparan kepada publik terkait pembangunan bendungan Napun Gette.
“Dengan data yang disajikan GMNI Sikka dan disesuaikan data dari BWS NT-ll kupang, ada masalah yang belum diselesaikan dari data tersebut”, Kata Alvin.
Karena itu tegas Alvin, GMNI Sikka menegaskan bahwa tidak ada yang di persoalkan dari data tersebut kerena ini hanyalah selisi data, akan tetapi yang harus di persoalkan dan diprioritaskan adalah masalah pembebasan lahan yang belum selesai ini.
Alvinus juga menegaskan bawah
subtansi masalahnya jelas bahwa belum di selesaikan pembayaran terhadap lahan tambahan pembangunan bendungan Napun Gette,sehinnga fokus pemerintah harusnya pada subtansi masalahnya kerena point inilah yang menjadi lokus perjuangan GMNI.
GMNI Sikka tidak menyalahkan pihak manapun dari pembangunan tersebut tetapi GMNI Cabang Sikka mengingatkan untuk semua pihak yang berwenang agar menyelesaikan pembayaran sebelum adanya peresmian.
GMNI Sikka secara tegas menyampaikan agar penyelesaian pembebasan lahan serta masalah lain dari pembangunan harus di clearkan sebelum adanya jadwal peresmian berikutnya. Ungkap Alfin
Senanda juga dipertegas Sekretaris Cabang GMNI Sikka Oscar Carmelo bawah proyek bendungan Napun Gette merupakan proyek nasional dan tentunya membutuhkan keterlibatan banyak pihak baik, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.
Menurutnya, Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur ( NTT ) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat harusnya punya peran lebih dari proyek pembangunan tersebut kerena di lihat dari wilayah kekuasaan serta kontrol pembangunan.
“Dengan adanya masalah pembebasan lahan yang belum diselesaikan, GMNI menilai control Pemerintah atas pembangunan itu masih sangat lemah”, kata Oscar.
Oscar menambahkan, selain itu GMNI Sikka melihat ada keanehan yang di pertontonkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka dan pemerintah Propinsi NTT yang sudah menyatakan siap 100% untuk dilakukan peresmian.
“Bagi kami GMNI Sikka kebijakan ini sangat aneh, persoalan masih ada di depan mata kita, tapi dipaksakan untuk peresmian”, tukas Oscar.
Sehingga GMNI Sikka melihat bahwa pemerintah terlalu cepat menyatakan sikkap dan ini seakan ada pembohongan terhadap Pemerintah pusat, terlebih khusus kepada Kepala Negara.
Oleh kerena itu GMNI Sikka mengharapkan agar Pemerintah secepatnya Menyelesaikan masalah-masalah yang belum terselesaikan.
“Kita GMNI Sikka tetap konsisten untuk tetap bersuara sebelum masalah ini diselesaikan,kerena masalah tersebut sesuai dengan Garis Ideologo GMNI dengan basis Perjuangan adalah Marhaen”, tutup Oscar. (PL)