Site icon savanaparadise.com

Diduga Tidak Transparan, Kades Bijaepasu TTU Diadukan Warga Ke Kejaksaan

&NewLine;<&excl;-- WP QUADS Content Ad Plugin v&period; 3&period;0&period;6 -->&NewLine;<div class&equals;"quads-location quads-ad1" id&equals;"quads-ad1" style&equals;"float&colon;none&semi;margin&colon;0px&semi;">&NewLine;&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p style&equals;"text-align&colon; center&semi;"><em><strong>Warga Desa Bijaepasu Usai Menyerahkan Laporan Dugaan Penyelewengan Dana Desa di Kantor Kejaksaan Negeri TTU Pada Senin 28&sol;6&sol;2021 &lpar;Foto&colon; Yuven Abi&rpar; <&sol;strong><&sol;em><&sol;p>&NewLine;<p><strong>Kefamenanu&comma; Savanaparadise&period;com<&sol;strong>&comma;- Sejumlah warga masyarakat Desa Bijaepasu&comma; Kecamatan Miomaffo Tengah&comma; Kabupaten Timor Tengah Utara &lpar;TTU&rpar; pada Senin &lpar;28&sol;6&sol;2021&rpar;&comma; mengadukan Kepala Desa Yeremias Afoan Kolo ke Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Aduan warga tersebut dilayangkan&comma; lantaran menurut warga&comma; Kepala Desa Bijaepasu diduga tidak transparan dalam pengelolaan anggaran desa di desa tersebut&period;<&sol;p><div class&equals;"ad-middle"><p class&equals;"ad-title">ADVERTISEMENT<&sol;p><div class&equals;"ad-content"><div class&equals;"ad-content-a"><div class&equals;"ad-content-b"><div class&equals;"ad-content-c"><script async src&equals;"https&colon;&sol;&sol;pagead2&period;googlesyndication&period;com&sol;pagead&sol;js&sol;adsbygoogle&period;js&quest;client&equals;ca-pub-8882367248828292"&NewLine; crossorigin&equals;"anonymous"><&sol;script>&NewLine;<&excl;-- header 970 x 250 -->&NewLine;<ins class&equals;"adsbygoogle"&NewLine; style&equals;"display&colon;inline-block&semi;width&colon;970px&semi;height&colon;250px"&NewLine; data-ad-client&equals;"ca-pub-8882367248828292"&NewLine; data-ad-slot&equals;"6008007437"><&sol;ins>&NewLine;<script>&NewLine; &lpar;adsbygoogle &equals; window&period;adsbygoogle &vert;&vert; &lbrack;&rsqb;&rpar;&period;push&lpar;&lbrace;&rcub;&rpar;&semi;&NewLine;<&sol;script><&sol;div><&sol;div><&sol;div><&sol;div><p class&equals;"scroll-to-resume">SCROLL TO RESUME CONTENT<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<p>Nikodemus Olin&comma; salah satu warga yang yang turut dalam penyampaian aduan tersebut menuturkan selama menjabat sejak tahun 2016&comma; Kepala Desa Bijaepasu Yeremias Afoan Kolo tidak pernah transparan dalam pengelolaan anggaran desa baik Alokasi Dana Desa &lpar;ADD&rpar; maupun Dana Desa &lpar;DD&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Menurut Niko&comma; tidak transparannya sang Kepala Desa dalam pengelolaan anggaran desa diduga karena ada unsur Korupsi&comma; Kolusi dan Nepotisme &lpar;KKN&rpar; dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Di Bijaepasu KKNnya hebat&period; Kepala Desa bernama Yeremias Afoan Kolo&period; Mantan Ketua Badan Permusyawaratan Desa &lpar;BPD&rpar; berinisial DK adalah kakak kandung Kepala Desa&period; Ketua BPD saat ini berinisial IK adalah adik kandung Kepala Desa&period; Pendamping Lokal Desa yang juga berinisial DK adalah adik kandung kepala Desa&period; Jadi mereka kakak adik kandung yang urus pengelolaan keuangan di Desa&period; Kami masyarakat kecil hanya bisa melihat dengan pasrah dan tak mampu berbuat apa-apa&&num;8221&semi; ungkap Nikodemus&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Hal senada juga disampaikan oleh warga lainnya bernama Kornelia Sanam<&sol;p>&NewLine;<p>Menurut Kornelia&comma; masyarakat Bijaepasu sulit mengakses data pengelolaan keuangan Desa karena Kepala Desa tidak pernah mempublikasikan penggunaan Dana Desa&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Hal ini lebih diperparah lagi dengan begitu kuatnya unsur KKN dalam pemerintahan desa&comma; karena yang menguasai lini pemerintahan baik di tingkatan aparatur maupun BPD dikuasai oleh adik kakak kandung&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;BPD tidak menjalankan fungsi pengawasan&period; Bagaimana mungkin BPD mau mengawasi Kepala Desa kalau antara Kepala Desa dan Ketua BPD adalah saudara kandung&&num;8221&semi; tukas Kornelia kesal&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Kornelia juga menggambarkan&comma; adanya beberapa item proyek yang mangkrak&comma; mubazir dan bahkan fiktif&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Kantor Desa dibangun sejak 2016 dengan total dana 320 juta sampai hari ini belum selesai&period; Akibatnya masyarakat kesulitan mendapatkan pelayanan administrasi&period; Akibat lain dari tidak adanya Kantor Desa adalah Aparatur Desa bersama BPD berkantor di Posyandu&period; Jika ada tamu yang berkunjung maka tentu diarahkan menuju Posyandu yang ruangannya tidak memungkinkan untuk penerimaan tamu&&num;8221&semi; urai Kornelia&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Embung dikerjakan dengan dana Rp&period;329&period;441&period; 760 mubazir dan tidak ada asas manfaat bagi warga&period; Masih banyak lagi proyek &&num;8211&semi; proyek lain yang tidak jelas&comma; yang telah kami sampaikan kepada Bapak Kejari&&num;8221&semi; kata Kornelia&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ia menjelaskan bahwa dalam surat aduan yang mereka sampaikan terdapat 34 point yang diminta agar pihak kejaksaan dapat melakukan penyelidikan dengan seksama karena terdapat banyak ketimpangan&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Warga meminta pihak Kejaksaan serius memperhatikan aduan mereka dan berharap secepat mungkin dilakukan pemeriksaan fisik di lapangan agar dapat segera diungkap penyelewengan penggunaan anggaran desa di desa Bijaepasu&period;<&sol;p>&NewLine;<p><strong>Penulis &colon; Yuven Abi<&sol;strong><br &sol;>&NewLine;<strong>Editor &colon; Chen Rasi&period;<&sol;strong>&NewLine;<&sol;p>

Exit mobile version