Site icon savanaparadise.com

Didemo Warga Nunkurus, DPRD Akan Panggil BPN

&NewLine;<&excl;-- WP QUADS Content Ad Plugin v&period; 3&period;0&period;5&period;1 -->&NewLine;<div class&equals;"quads-location quads-ad1" id&equals;"quads-ad1" style&equals;"float&colon;none&semi;margin&colon;0px&semi;">&NewLine;&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p><a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;savanaparadise&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2019&sol;07&sol;relawan-jokowi&period;jpg"><img class&equals;"aligncenter size-full wp-image-340638" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;savanaparadise&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2019&sol;07&sol;relawan-jokowi&period;jpg" alt&equals;"" width&equals;"720" height&equals;"431" &sol;><&sol;a> &NewLine; &NewLine;<&sol;p>&NewLine;<p>Kupang&comma; Savanaparadise&period;com&comma;- Polemik Lahan Ulayat Milik Warga Nunkurus&comma; Kabupaten Kupang  terus bergulir &period; Sejumlah masyarakat Nunkurus bersama Relawan Jokowi NTT melakukan aksi protes di Gedung DPRD NTT&comma; Kamis&comma; 18&sol;07&sol;19&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Kedatangan Puluhan masyarakat dan Relawan Jokowi itu diterima oleh Anggota Komisi I DPRD NTT&period; diterima tiga anggota Komisi I&comma; yakni Yunus Naisunis &lpar;F-PKB&rpar;&comma; Jhon Elpy Parera &lpar;F-Partai NasDem&rpar; dan Umbu Hiya Hamataki &lpar;F-Partai Demokrat&rpar;&period;<&sol;p><div class&equals;"ad-middle"><p class&equals;"ad-title">ADVERTISEMENT<&sol;p><div class&equals;"ad-content"><div class&equals;"ad-content-a"><div class&equals;"ad-content-b"><div class&equals;"ad-content-c"><script async src&equals;"https&colon;&sol;&sol;pagead2&period;googlesyndication&period;com&sol;pagead&sol;js&sol;adsbygoogle&period;js&quest;client&equals;ca-pub-8882367248828292"&NewLine; crossorigin&equals;"anonymous"><&sol;script>&NewLine;<&excl;-- header 970 x 250 -->&NewLine;<ins class&equals;"adsbygoogle"&NewLine; style&equals;"display&colon;inline-block&semi;width&colon;970px&semi;height&colon;250px"&NewLine; data-ad-client&equals;"ca-pub-8882367248828292"&NewLine; data-ad-slot&equals;"6008007437"><&sol;ins>&NewLine;<script>&NewLine; &lpar;adsbygoogle &equals; window&period;adsbygoogle &vert;&vert; &lbrack;&rsqb;&rpar;&period;push&lpar;&lbrace;&rcub;&rpar;&semi;&NewLine;<&sol;script><&sol;div><&sol;div><&sol;div><&sol;div><p class&equals;"scroll-to-resume">SCROLL TO RESUME CONTENT<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<p>Koordinator Relawan Jokowi NTT&comma; John Ricardo menjelaskan&comma; masyarakat Desa Nunkurus tidak pernah menolak kehadiran investor&period; Namun yang dipersoalkan adalah&comma; lahan yang ada diberikan kepada orang- orang yang bukan pemilik lahan&period; Padahal sudah 26 tahun lamanya&comma; tanah milik mereka tidak dikelola karena terikat dengan izin HGU&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Kita harapkan BPN tidak menerbitkan sertifikat walau sudah disiapkan untuk diberikan kepada mereka yang bukan pemilik lahan pada saat kunjungan Presiden Jokowi ke Kupang yang dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang&comma;&&num;8221&semi; papar John Ricardo&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ia berargumen&comma; sebagai bagian dari Forum Relawan Jokowi&comma; pihaknya berdiri bersama masyarakat Nunkurus&period; Siap berdiri bersama masyarakat yang dicaplok hak-haknya dan dijarah tanahnya oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi ataupun kelompoknya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Kami meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah terkait persoalan ini&period; Kami menuntut pemerintah dan pihak<&sol;p>&NewLine;<p>pertanahan untuk segera turun ke lapangan dan meng-cross cek tanah di wilayah Sawah Tunggadea&comma; Dalam Kom&comma; Kepala Kerbau&comma; Desa Nunkurus&comma;&&num;8217&semi; pinta John Ricardo&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ia berargumen&comma; langkah- langkah dimaksud harus segera dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisasi dan mencegah berbagai dampak seperti konflik horizontal dan vertikal serta menjamin tegaknya hak-hak masyarakat&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Sebagai barisan relawan Jokowi&comma; pihaknya memastikan posisi sebagai mata&comma; telinga dan hati Presiden Jokowi di tengah masyarakat&period; Sehingga ketika terjadi persoalan-persoalan masyarakat semisal persoalan tanah yang terjadi pada masyarakat Nunkurus&comma; pihaknya menjamin keberpihakan pada masyarakat&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Ia menambahkan&comma; menyikapi informasi yang berkembang terkait rencana kunjungan Presiden Jokowi ke Kabupaten Kupang dengan agenda panen garam dan pembagian sertifikat&comma; relawan Jokowi NTT akan mengambil langkah-langkah konkrit&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Relawan Jokowi akan tampil sebagai garda terdepan untuk memastikan Presiden Jokowi aman dan tepat dalam langkah-langkah kebijakannya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Bagi kami&comma; kehadiran Presiden Jokowi harus menjadi kegembiraan untuk rakyat&comma; bukan sebaliknya membawa penderitaan&period; Langkah pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi harus menjadi kabar gembira bagi seluruh rakyat Indonesia&comma;&&num;8221&semi; tegas John Ricardo&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Menanggapi hal itu DPRD NTT akan segera memanggil Badan Pertanahan Nasional &lpar;BPN&rpar; menyikapi persoalan lahan di Desa Nunkurus&comma; Kecamatan Kupang Timur&comma; Kabupaten Kupang pasca dicabutnya izin hak guna usaha &lpar;HGU&rpar; PT Panggung Gunda Ganda Semesta &lpar;PGGS&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Yunus Naisunis mengatakan&comma; pihaknya segera menggelar rapat internal menyikapi aspirasi yang disampaikan Forum Relawan Jokowi NTT bersama masyarakat Nunkurus&period; &&num;8220&semi;Kami akan panggil BPN untuk membahas persoalan lahan Nunkurus agar proses sertifikasi dilakukan secara cermat dan akurat&comma;&&num;8221&semi; katanya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Anggota Komisi I dari Fraksi Partai NasDem&comma; Jhon Elpy Parera mengatakan&comma; dari pemaparan yang disampaikan terkait lahan di Nunkurus&comma; maka harus disikapi dalam waktu dekat&period; Patut dicurigai ada pihak yang memanfaatkan kesempatan dalam pembagian lahan pasca dicabutnya izin HGU PGGS&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Kita harus segera menggelar rapat dengar pendapat dengan BPN dan meminta proses sertifikasi lahan dihentikan sementara agar diberikan kepada pemilik yang sah&comma;&&num;8221&semi; tandas Jhon&period;&lpar;SP&rpar;<&sol;p>&NewLine;<p>&nbsp&semi;<&sol;p>&NewLine;&NewLine;<&sol;p>

Exit mobile version