Site icon savanaparadise.com

Di COP ke-16, Masyarakat Sipil Desak Pemerintah Indonesia Membatasi Produksi Nikel

&NewLine;<&excl;-- WP QUADS Content Ad Plugin v&period; 3&period;0&period;6 -->&NewLine;<div class&equals;"quads-location quads-ad1" id&equals;"quads-ad1" style&equals;"float&colon;none&semi;margin&colon;0px&semi;">&NewLine;&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p>Kolombia&comma;<strong>Savanaparadise&period;com-<&sol;strong>Di tengah Segmen Tingkat Tinggi &lpar;High-Level Segment&rpar; perundingan global Konvensi Keanekaragaman Hayati ke-16 &lpar;COP16&rpar; di Cali&comma; Kolombia&comma; masyarakat sipil Indonesia menyerukan pentingnya perlindungan segera terhadap alam dan keanekaragaman hayati Indonesia yang semakin terancam oleh ekspansi tambang nikel&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Isu mengenai tambang mineral penting menjadi diskursus hangat dalam pertemuan COP16 CBD mengingat potensi ancamannya yang tinggi terhadap integritas ekosistem&comma; keanekaragaman hayati&comma; dan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal di negara-negara produsen&period; Saat ini&comma; terdapat hampir 1 juta hektare konsesi tambang nikel di Indonesia&comma; yang 66&percnt; nya atau sekitar 0&comma;64 juta hektarnya merupakan tutupan hutan alam&period; Besarnya luasan konsesi tambang nikel di Indonesia yang terus bertambah ini didorong oleh agenda transisi energi global untuk memasok komponen baterai kendaraan listrik&comma; dengan tujuan ekspor utama ke Cina&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Direktur Eksekutif Auriga Nusantara Timer Manurung mendesak Pemerintah Indonesia untuk membatasi produksi nikel karena dampak negatifnya terhadap keanekaragaman hayati mengingat deposit nikel di Indonesia yang mencapai luasan 3&comma;1 juta hektare terkonsentrasi di wilayah Sulawesi&comma; Maluku&comma; dan Papua&period;<&sol;p><div class&equals;"ad-middle"><p class&equals;"ad-title">ADVERTISEMENT<&sol;p><div class&equals;"ad-content"><div class&equals;"ad-content-a"><div class&equals;"ad-content-b"><div class&equals;"ad-content-c"><script async src&equals;"https&colon;&sol;&sol;pagead2&period;googlesyndication&period;com&sol;pagead&sol;js&sol;adsbygoogle&period;js&quest;client&equals;ca-pub-8882367248828292"&NewLine; crossorigin&equals;"anonymous"><&sol;script>&NewLine;<&excl;-- header 970 x 250 -->&NewLine;<ins class&equals;"adsbygoogle"&NewLine; style&equals;"display&colon;inline-block&semi;width&colon;970px&semi;height&colon;250px"&NewLine; data-ad-client&equals;"ca-pub-8882367248828292"&NewLine; data-ad-slot&equals;"6008007437"><&sol;ins>&NewLine;<script>&NewLine; &lpar;adsbygoogle &equals; window&period;adsbygoogle &vert;&vert; &lbrack;&rsqb;&rpar;&period;push&lpar;&lbrace;&rcub;&rpar;&semi;&NewLine;<&sol;script><&sol;div><&sol;div><&sol;div><&sol;div><p class&equals;"scroll-to-resume">SCROLL TO RESUME CONTENT<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Hampir 80&percnt; atau 2&comma;5 juta hektare wilayah deposit nikel di Indonesia yang terkonsentrasi di wilayah Indonesia Timur merupakan wilayah yang kaya akan hutan dan keanekaragaman hayati&comma; serta berada di dalam wilayah adat&period; Wilayah tersebut juga merupakan rumah bagi setidaknya 18 spesies ikonik&comma; yang keberadaannya terancam akibat ekspansi tambang nikel&period; Untuk itu&comma; penting bagi pemerintah Indonesia untuk menetapkan &OpenCurlyQuote;No Go Zone’ di area-area yang memiliki peran penting pada keanekaragaman hayati dan penanggulangan perubahan iklim&comma;” ujar Timer dalam keterangan tertulis&comma; Kamis &lpar;31&sol;10&sol;2024&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Timer juga menekankan pentingnya Pemerintah Indonesia untuk menetapkan kuota bagi ekspansi tambang nikel yang bisa dilakukan diluar No Go Zone untuk mencegah kerusakan ekosistem yang lebih buruk&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Untuk daerah di luar &OpenCurlyQuote;No Go Zone’ atau daerah yang tidak bisa ditambang lagi&comma; perlu ada perhitungan berdasarkan ketersediaan nikel di Indonesia&comma; kebutuhan akan nikel yang masuk akal&comma; lama waktu yang dibutuhkan bagi Indonesia untuk melakukan ekspansi pertambangan nikel&comma; dan potensi ancaman terhadap ekosistem dan biodiversitas yang akan terjadi dari ekspansi tambang nikel&comma;” jelasnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Selain mengancam keanekaragaman hayati dan integritas ekosistem&comma; pertambangan nikel juga mengancam kehidupan masyarakat adat&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Di Morowali&comma; masyarakat Taa &lpar;Wana&rpar; telah menggunakan berbagai jenis kayu&comma; seperti kayu bitti &lpar;Vitex cofassus&rpar;&comma; damar &lpar;Agathis alba&rpar;&comma; dan kumea &lpar;Manilkara celebica&rpar; selama berabad-abad sebagai bagian dari kehidupan mereka&period; Namun&comma; keberlanjutan sumber daya ini kini terancam oleh dampak tambang nikel yang masif&period; Pengolahan nikel menggunakan energi dari batubara juga berdampak negatif pada keragaman hayati pulau Kalimantan&period; Karenanya perlu pembatasan produksi nikel sesuai dengan daya dukung energi terbarukan agar target aksi iklim dan keragaman hayati dapat tercapai&&num;8221&semi; tambah Pius&comma; Koordinator Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat &lpar;AEER&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Forest Watch Indonesia juga menemukan bahwa industri nikel memiliki kaitan erat dengan penderitaan masyarakat adat&comma; mulai dari dampak lingkungan seperti banjir hingga hilangnya akses masyarakat adat terhadap wilayahnya&period; &OpenCurlyDoubleQuote;Penambangan yang bertanggung jawab&comma; mengikuti standarisasi yang sudah ada termasuk FPIC&comma; merupakan bagian penting dari implementasi Kesepakatan Global Keanekaragaman Hayati &lpar;Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework&sol;KM-GBF&rpar;&comma;” tutur Ogy Dwi Aulia dari Forest Watch Indonesia&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Program Officer Hutan dan Iklim dari Yayasan MADANI Berkelanjutan Salma Zakiyah menyatakan bahwa agenda transisi energi untuk mengatasi perubahan iklim global tidak boleh merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati&period; Target 8 KM-GBF mencakup mandat untuk meminimalkan dampak aksi iklim terhadap keanekaragaman hayati&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Oleh karenanya&comma; Indonesia harus menyelaraskan kebijakan iklim dengan kebijakan perlindungan keanekaragaman hayati&comma; termasuk harmonisasi Second Nationally Determined Contribution &lpar;Second NDC&rpar; dengan Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia &lpar;IBSAP&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Seluruh kebijakan terkait iklim dan keanekaragaman hayati harus didasarkan pada prinsip keadilan iklim&period; Ini mencakup pengakuan dan perlindungan wilayah hidup kelompok rentan&comma; pelibatan penuh dan efektif&comma; perlindungan sosial&comma; serta pemulihan hak-hak kelompok rentan ketika terjadi kerusakan&comma; termasuk pemulihan hak dan wilayah hidup masyarakat adat dan lokal&comma;” pungkas Salma&period;&NewLine;<&sol;p>

Exit mobile version