Kupang, Savanaparadise.com,- Organisasi Kepemudaan yang tergabung dalam organisasi Cipayung plus Kota Kupang kembali melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi NTT, menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak ( BBM) bersubsidi.
Organisasi cipayung ini terdiri dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ( GMNI) Cabang Kupang, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia ( GMKI) Cabang Kupang, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia ( PMKRI) Cabang Kupang, perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII) Cabang Kupang, serta Himpunan Mahasiswa Islam ( HMI) Cabang Kupang.
Ke empat organisasi ini melakukan unjuk rasa lantaran pemerintah pada 3 September 2022 Pemerintah Pusat bersama menteri keuangan Republik Indonesia Sry Mulyani mengeluarkan kebijakan menaikan bahan bakar minyak bersubsidi.
Aksi hari ini 15/09/22 merupakan Aksi Jilid II setelah aksi Pertama pada tanggal 12/09/22 tidak berhasil bertemu dengan para anggota DPRD NTT lantaran DPRD sedang tidak berada di tempat atau dalam masa reses ke daerah pemilihan masing masing.
Aksi ini diterima Biro Humas DPRD Provinsi NTT dan diarahkan ke ruangan Komisi III DPRD Provinsi NTT untuk berdiskusi untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan kelompok Cipayung yang kemudian menjadi kegelisahan dan keresahan dari pada masyarakat NTT akibat kenaikan harga bahan bakar minyak ( BBM) bersubsidi.
Ketua GMNI cabang Kupang Christin Banase yang di dampingi Sekjen GMNI Kuoang Alvino Latu dalam ruang dialog bersama komisi III DPRD NTT menyampaikan bahwa kenaikan harga BBM mempunyai dampak di segala sektor kehidupan. Bahkan menurutnya ini sangat mencekik masyarakat lapisan paling bawah dan lebih parahnya akan berdampak pada akses pendidikan misalnya Mahasiswa kurang mampu , dan bahkan siswa calon mahasiswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi ini bisa jadi putus di tengah jalan akibat kenapa harga Bahan Bakar minyak (BBM) bersubsidi ini.
Lebih lanjut, Christin membeberkan bahwa ada kejadian serius yang patut diduga di tengah kenaikan harga BBM ini ada oknum aparat penegak hukum di Sabu Raijua berinisial APH yang diduga kuat terlibat menimbun atau bahkan menjadi mafia bahan bakar minyak di Sabu Raijua. Oleh karena itu dirinya bersama teman-teman Cipayung mendesak agar DPRD Provinsi NTT sesegerah mungkin untuk memanggil Kapolda untuk mengevaluasi kinerja Kapolres Sabu Raijua karena ini menjadi masalah serius di Sabu Raijua dan kejadian serupa juga terjadi di Kabupaten Lembata.
Hal serupa disampaikan oleh para Ketua Cipayung kota Kupang bahwa pada dasarnya berangkat dari realita yang sudah disampaikan kepada DPRD NTT bahwa Kami menolak kenaikan Harga BBM bersubsidi ini karena sangat mencekik masyarakat dan harapannya DPRD NTT dapat menyampaikan aspirasi masyarakat NTT ke DPR RI .
Berdasarkan pantauan media ini, Cipayung kota Kupang juga mengharapkan apa yang menjadi poin tuntutan mereka dapat direkomendasikan dalam sidang paripurna DPRD NTT khususnya komisi IV yang membidangi energi dan mineral.
Adapun yang menjadi poin tuntutan dari massa aksi sebagai berikut :
* Mendesak pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Pemerintah harus segera menganulir kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi walau dengan dalil memberikan bantuan langit tunai ( BLT )solusi ini tidak menjawab kondisi harga barang pokok yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat lapisan paling bawah
* mendorong pemerintah pusat dan daerah berkoordinan dengan pihak terkait untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran BBM bersubsidi
Organisasi cipayung menyikapi Tagline Kemerdekaan RI yang ke 77 tahun dengan thema Pulih lebih cepat bangkit lebih kuat menjadi
Justru berbanding terbalik dengan kenyataan Indonesia hari ini .
Sebelum rekomendasi diserahkan cipayung membaca dan memberikan ultimatum kepada lembaga DPRD Provinsi NTT untuk terus mengkawal dan dalam satu minggu ke depan Cipayung akan datang untuk mempertanyakan kembali komitmen dari pada anggota DPRD NTT terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi ini.
Ungkap cipayung saat jumpa pers usai dialog.
Penulis: Dule Dubu