Site icon savanaparadise.com

12 Pimpinan Daerah di NTT Bertemu Waket DPR RI, Bahas Program Strategis

12 Pimpinan Daerah di NTT Saat foto bersama di depan kantor DPR RI (Foto: Istimewa)

&NewLine;<&excl;-- WP QUADS Content Ad Plugin v&period; 3&period;0&period;5&period;1 -->&NewLine;<div class&equals;"quads-location quads-ad1" id&equals;"quads-ad1" style&equals;"float&colon;none&semi;margin&colon;0px&semi;">&NewLine;&NewLine;<&sol;div>&NewLine;<p><strong>Jakarta&comma; Savanaparadise&period;com<&sol;strong>&comma;- Sebanyak 12 Pimpinan daerah dari 12 Kabupaten di  NTT bertemu Wakil Ketua DPR RI&comma; Rachmat Gobel&period; 12  pimpinan baik eksekutif dan unsur legislatif  ini adalah Bupati Sumba Tengah&comma; Bupati Alor&comma; Wakil Bupati Ende&comma; Bupati Sabu Raijua&comma; Bupati Belu&comma; Bupati Nagekeo&comma; Wakil Bupati Sikka&comma; Wakil Bupati Timor Tengah Selatan&comma; Wakil Bupati Manggarai Timur&comma; Bupati Kupang&comma; Bupati Manggarai Barat&comma; Bupati Rote  serta Wakil Ketua DPRD Sumba Timur serta Anggota DPRD NTT dari Fraksi Nasdem&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Rencana pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi Wilayah partai Nasdem yang berlangsung di Labuan Bajo&comma; Manggarai Barat pada akhir tahun 2021 lalu&period; 12  pimpinan daerah ini diboyong ke Jakarta oleh Julie Sutrisno Laiskodat yang juga istri Gubernur NTT&comma; Viktor Bungtilu Laiskodat&period; Pertemuan itu dimaksudkan untuk mengkonsilidasi sejumlah permasalahan yang merupakan kebutuhan dasar rakyat agar mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Pertemuan bersama Rahmat Gobel yang merupakan politisi Nasdem ini berlangsung di ruang Wakil Ketua DPR RI&comma; Gedung Senayan&comma; Rabu&comma;02&sol;02&sol;22&period; Turut hadir pada kesempatan itu Anggota DPR RI Fraksi Nasdem Dapil NTT&comma; Julie Sutrisno Laiskodat&comma; Jacky Uly dan Ratu Wulla&period;<&sol;p><div class&equals;"ad-middle"><p class&equals;"ad-title">ADVERTISEMENT<&sol;p><div class&equals;"ad-content"><div class&equals;"ad-content-a"><div class&equals;"ad-content-b"><div class&equals;"ad-content-c"><script async src&equals;"https&colon;&sol;&sol;pagead2&period;googlesyndication&period;com&sol;pagead&sol;js&sol;adsbygoogle&period;js&quest;client&equals;ca-pub-8882367248828292"&NewLine; crossorigin&equals;"anonymous"><&sol;script>&NewLine;<&excl;-- header 970 x 250 -->&NewLine;<ins class&equals;"adsbygoogle"&NewLine; style&equals;"display&colon;inline-block&semi;width&colon;970px&semi;height&colon;250px"&NewLine; data-ad-client&equals;"ca-pub-8882367248828292"&NewLine; data-ad-slot&equals;"6008007437"><&sol;ins>&NewLine;<script>&NewLine; &lpar;adsbygoogle &equals; window&period;adsbygoogle &vert;&vert; &lbrack;&rsqb;&rpar;&period;push&lpar;&lbrace;&rcub;&rpar;&semi;&NewLine;<&sol;script><&sol;div><&sol;div><&sol;div><&sol;div><p class&equals;"scroll-to-resume">SCROLL TO RESUME CONTENT<&sol;p><&sol;div>&NewLine;<p>Pada kesempatan itu Bupati Nagekeo&comma; Johanes Don Bosco Do dihadapan Rachmat Gobel menyampaikan persoalaan kelangkaan pupuk subsidi yang dialami oleh para petani&period; pupuk subsidi merupakan usulan daerah dan pemerintah hanya bisa memenuhi 9 persen dari seluruh kebutuhan pupuk yang diperlukan oleh para petani&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menganggarkan sebanyak 30 trilyun untuk pupuk subsidi tapi belum mampu menjawab kebutuhan para petani terkait pupuk subsidi di daerah&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani &lpar;RDKK&rpar; tidak mencukupi semua kebutuhan pupuk para petani&period; dari sisi lain juga muncul para spekulan atau distributor nakal yang menjual kembali pupuk subsidi&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Bupati Sumba Tengah&comma; Paulus Kira  meyampaikan progres program Food Estate yang sementara berjalan di Kabupaten Sumba Tengah&period; Food Estate ini mendapat perhatian Pemerintah Pusat yang dibuktikan dengan kunjungan Presiden Jokowi ke Lokasi Food Estate pada beberapa waktu yang lalu di Sumba Tengah&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Bupati Paulus  mengeluhkan jalan usaha tani sepanjang 50 KM yang belum dikerjakan&period; jalan usaha tani itu kata dia merupakan akses ke lahan food estate&period; ia berharap pemerintah pusat agar memperhatikan keberadaan jalan usaha tani tersebut agar mendukung aksesibilitas serta memudahkan dalam pengangkutan hasil&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Pada kesempatan itu juga ia meminta dukungan pengadaan Alsintan berupa traktor untuk mendukung program food estate&period;  ia juga meminta penegasan dari pemerintah terkait pengembangan lahan food estate&comma; harus ada keputusan pemerintah terkait pengembangan food estate&period; seperti di Sumba Tengah itu belum ada perluasan sehingga ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang food estate&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Bupati Manggarai Barat meminta pembangunan jalan Nasional ke Golimori&period; Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR kata dia  telah menganggarkan 531 Miliar untuk pembangunan ke jalan itu&period;  di lokasi itu ada 361 KK yang belum mendapat persetujuan untuk mendapat ganti rugi&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Sementara itu beberapa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang hadir juga menyampaikan berbagai macam problem yang dihadapi terkait anggaran yang minim akibat pandemi Covid-19&period; Ada sejumlah persoalan yang disampaikan mulai dari infrastruktur jalan&comma; jembatan&comma; bendungan&comma; embung hingga program pertanian dan kebutuhan Alsintan serta Elektrifikasi dan pembangunan pasar rakyat&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Pada kesempatan itu juga ada diskusi yang menarik terkait produksi garam dan kebutuhan garam nasional yang masih import&period; Padahal lahan-lahan potensial untuk produksi garam &comma; NTT adalah salah satu provinsi di Indonesia yang mempunya potensi dan berpeluang mendukung kebutuhan garam nasional&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Tantangan lainnya adalah harga jual disetiap daerah di NTT sangat bervariasi&period; jika dikirim ke luar NTT membutuhkan biaya  mobilisasi yang sangat mahal&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Pada kesempatan itu Rachmat Gobel juga memberikan tantangan apakah NTT bisa mensuport kebutuhan garam nasional&quest; kalau NTT bisa mensupport&comma; bisa dibicarakan karena presiden lagi menggenjot TKDN &lpar;Tingkat Komponen Dalam Negeri&rpar;&period; Kalau bisa produksi sendiri mengapa harus improt apalagi cuaca dan lahan di NTT sangat mendukung untuk produksi garam&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Pada tahun 2021 Pemerintah memutuskan untuk membuka keran  sebesar 3&comma;07 juta ton&period; Impor terpaksa dilakukan pemerintah karena kebutuhan garam nasional mencapai 4&comma;6 juta ton pada 2021&period; Sementara stok dari petani garam lokal jauh dari mencukupi&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8221&semi; Kalau NTT bisa penuhi kebutuhan garam nasional artinya kenapa harus dari luar&quest;&comma;&&num;8221&semi; tanya Rachmat Gobel dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi SP&comma; Kamis &lpar;03&sol;01&sol;22&rpar;&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dia menjelaskan pentingnya pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi yang dimiliki daerah yang bersangkutan&period; Sebagai contoh ia menyebutkan garam dari NTT memiliki kualitas yang premium&comma; dan mendekati kualitas garam industri&period; Namun dalam kenyataan harganya sering tak sebanding dengan kualitasnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Jadi perlu strategi marketing&period; Perlu narasi tentang garam NTT&period; Selain itu&comma; harus bersatu agar tidak ada banting-bantingan harga&period; Indonesia sangat membutuhkan garam dan ke depan kebutuhannya akan terus meningkat&period; Saat ini Indonesia masih mengimpor garam industri&comma;” katanya&period; Hal ini merupakan potensi ekonomi itu sendiri bagi NTT&period; &OpenCurlyDoubleQuote;Butuh sentuhan lebih lanjut agar ekonomi garam di NTT menjadi kuat&comma;” katanya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Menurut Gobel&comma; masih banyak potensi yang dimiliki NTT&comma; seperti kain tenun&comma; beras Sumba&comma; pariwisata&comma; dan lain-lain&period; Mereka membutuhkan alat-alat berat untuk membuat jalan perintis&comma; memperluas lahan pertanian&comma; membangun embung&comma; dan lain-lain&period; Mereka juga menghadapi keterbatasan jumlah tenaga kesehatan seperti dokter&comma; apalagi dokter spesialis&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Terkait semua aspirasi yang disampaikan oleh 12 pimpinan daerah dari NTT&comma; Gobel berjanji akan meneruskan ke Kementerian terkait&period; Sebagai wakil rakyat dari Indonesia Timur&comma; Gobel mengaku memiliki perasaan yang sama dengan masyarakat NTT&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Saya akan teruskan ke kementerian terkait&comma; karena ini sangat penting bukan hanya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat NTT&comma; tapi juga bagi Indonesia&comma;” ujarnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Menurutnya Indonesia Timur harus mendapat perhatian yang lebih baik dibandingkan wilayah lain di Indonesia&period; Lima daerah termiskin di Indonesia semuanya berasal dari Indonesia Timur&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Terkait pupuk subsidi&comma; anggota Komisi IV DPD RI&comma; Julie Sutrisno Laiskodat mendorong untuk petani tidak harus selalu menunggu untuk mendapatkan pupuk subsidi&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote; Saya berharap agar kita tidak terus bergantung pada pupuk sibsidi&comma; karena untuk diketahui kandungan yang terkandung dalam pupuk subsidi jauh lebih rendah dibanding pupuk non subsidi&comma; sehingga jumlah pupuk subsidi pasti akan lebih banyak jumlah yang ditabur dibandingjan dengan pupuk non subsidi&comma;&&num;8221&semi; kata Julie yang juga ketua Dekranasda NTT ini&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dia menjelaskan kalau dihitung biayanya akan sama antara pupuk subsidi dan pupuk non subsidi dalam setiap hektar sawah&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8221&semi; Oleh karena itu&comma; kami akan terus memperjuangkan dan mendorong pemerintah untuk lebih banyak membantu petani melalui program UPPO &lpar;Unit Pengolahan Pupuk Organik&rpar; sehingga petani dapat mandiri dalam membuat pupuk&comma;&&num;8221&semi; jelas ketua Teritori Pemenangan Pemilu Wilayah Bali&comma; NTB&comma; NTT DPP Partai Nasdem ini&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Pimpinan Daerah dari 12 Kabupaten di NTT Bertemu Waket DPR RI&comma; Bahas Program Strategis<&sol;p>&NewLine;<p>Jakarta&comma; Sebanyak 12 Pimpinan daerah dari 12 Kabupaten di NTT bertemu Wakil Ketua DPR RI&comma; Rachmat Gobel&period; 12 pimpinan baik eksekutif dan unsur legislatif ini adalah Bupati Sumba Tengah&comma; Bupati Alor&comma; Wakil Bupati Ende&comma; Bupati Sabu Raijua&comma; Bupati Belu&comma; Bupati Nagekeo&comma; Wakil Bupati Sikka&comma; Wakil Bupati Timor Tengah Selatan&comma; Wakil Bupati Manggarai Timur&comma; Bupati Kupang&comma; Bupati Manggarai Barat&comma; Bupati Rote serta Wakil Ketua DPRD Sumba Timur serta Anggota DPRD NTT dari Fraksi Nasdem&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Rencana pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Koordinasi Wilayah partai Nasdem yang berlangsung di Labuan Bajo&comma; Manggarai Barat pada akhir tahun 2021 lalu&period; 12 pimpinan daerah ini diboyong ke Jakarta oleh Julie Sutrisno Laiskodat yang juga istri Gubernur NTT&comma; Viktor Bungtilu Laiskodat&period; Pertemuan itu dimaksudkan untuk mengkonsilidasi sejumlah permasalahan yang merupakan kebutuhan dasar rakyat agar mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Pertemuan bersama Rahmat Gobel yang merupakan politisi Nasdem ini berlangsung di ruang Wakil Ketua DPR RI&comma; Gedung Senayan&comma; Rabu&comma;02&sol;02&sol;22&period; Turut hadir pada kesempatan itu Anggota DPR RI Fraksi Nasdem Dapil NTT&comma; Julie Sutrisno Laiskodat&comma; Jacky Uly dan Ratu Wulla&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Pada kesempatan itu Bupati Nagekeo&comma; Johanes Don Bosco Do dihadapan Rachmat Gobel menyampaikan persoalaan kelangkaan pupuk subsidi yang dialami oleh para petani&period; pupuk subsidi merupakan usulan daerah dan pemerintah hanya bisa memenuhi 9 persen dari seluruh kebutuhan pupuk yang diperlukan oleh para petani&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menganggarkan sebanyak 30 trilyun untuk pupuk subsidi tapi belum mampu menjawab kebutuhan para petani terkait pupuk subsidi di daerah&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani &lpar;RDKK&rpar; tidak mencukupi semua kebutuhan pupuk para petani&period; dari sisi lain juga muncul para spekulan atau distributor nakal yang menjual kembali pupuk subsidi&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Bupati Sumba Tengah&comma; Paulus Kira meyampaikan progres program Food Estate yang sementara berjalan di Kabupaten Sumba Tengah&period; Food Estate ini mendapat perhatian Pemerintah Pusat yang dibuktikan dengan kunjungan Presiden Jokowi ke Lokasi Food Estate pada beberapa waktu yang lalu di Sumba Tengah&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Bupati Paulus mengeluhkan jalan usaha tani sepanjang 50 KM yang belum dikerjakan&period; jalan usaha tani itu kata dia merupakan akses ke lahan food estate&period; ia berharap pemerintah pusat agar memperhatikan keberadaan jalan usaha tani tersebut agar mendukung aksesibilitas serta memudahkan dalam pengangkutan hasil&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Pada kesempatan itu juga ia meminta dukungan pengadaan Alsintan berupa traktor untuk mendukung program food estate&period; ia juga meminta penegasan dari pemerintah terkait pengembangan lahan food estate&comma; harus ada keputusan pemerintah terkait pengembangan food estate&period; seperti di Sumba Tengah itu belum ada perluasan sehingga ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang food estate&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Bupati Manggarai Barat meminta pembangunan jalan Nasional ke Golimori&period; Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR kata dia telah menganggarkan 531 Miliar untuk pembangunan ke jalan itu&period; di lokasi itu ada 361 KK yang belum mendapat persetujuan untuk mendapat ganti rugi&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Sementara itu beberapa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang hadir juga menyampaikan berbagai macam problem yang dihadapi terkait anggaran yang minim akibat pandemi Covid-19&period; Ada sejumlah persoalan yang disampaikan mulai dari infrastruktur jalan&comma; jembatan&comma; bendungan&comma; embung hingga program pertanian dan kebutuhan Alsintan serta Elektrifikasi dan pembangunan pasar rakyat&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Pada kesempatan itu juga ada diskusi yang menarik terkait produksi garam dan kebutuhan garam nasional yang masih import&period; Padahal lahan-lahan potensial untuk produksi garam &comma; NTT adalah salah satu provinsi di Indonesia yang mempunya potensi dan berpeluang mendukung kebutuhan garam nasional&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Tantangan lainnya adalah harga jual disetiap daerah di NTT sangat bervariasi&period; jika dikirim ke luar NTT membutuhkan biaya mobilisasi yang sangat mahal&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Pada kesempatan itu Rachmat Gobel juga memberikan tantangan apakah NTT bisa mensuport kebutuhan garam nasional&quest; kalau NTT bisa mensupport&comma; bisa dibicarakan karena presiden lagi menggenjot TKDN &lpar;Tingkat Komponen Dalam Negeri&rpar;&period; Kalau bisa produksi sendiri mengapa harus improt apalagi cuaca dan lahan di NTT sangat mendukung untuk produksi garam&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Pada tahun 2021 Pemerintah memutuskan untuk membuka keran sebesar 3&comma;07 juta ton&period; Impor terpaksa dilakukan pemerintah karena kebutuhan garam nasional mencapai 4&comma;6 juta ton pada 2021&period; Sementara stok dari petani garam lokal jauh dari mencukupi&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8221&semi; Kalau NTT bisa penuhi kebutuhan garam nasional artinya kenapa harus dari luar&quest;&comma;&&num;8221&semi; Kata Rachmat Gobel&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dia menjelaskan pentingnya pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi yang dimiliki daerah yang bersangkutan&period; Sebagai contoh ia menyebutkan garam dari NTT memiliki kualitas yang premium&comma; dan mendekati kualitas garam industri&period; Namun dalam kenyataan harganya sering tak sebanding dengan kualitasnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote;Jadi perlu strategi marketing&period; Perlu narasi tentang garam NTT&period; Selain itu&comma; harus bersatu agar tidak ada banting-bantingan harga&period; Indonesia sangat membutuhkan garam dan ke depan kebutuhannya akan terus meningkat&period; Saat ini Indonesia masih mengimpor garam industri&comma;” katanya&period; Hal ini merupakan potensi ekonomi itu sendiri bagi NTT&period; &OpenCurlyDoubleQuote;Butuh sentuhan lebih lanjut agar ekonomi garam di NTT menjadi kuat&comma;” katanya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Menurut Gobel&comma; masih banyak potensi yang dimiliki NTT&comma; seperti kain tenun&comma; beras Sumba&comma; pariwisata&comma; dan lain-lain&period; Mereka membutuhkan alat-alat berat untuk membuat jalan perintis&comma; memperluas lahan pertanian&comma; membangun embung&comma; dan lain-lain&period; Mereka juga menghadapi keterbatasan jumlah tenaga kesehatan seperti dokter&comma; apalagi dokter spesialis&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Terkait semua aspirasi yang disampaikan oleh 12 pimpinan daerah dari NTT&comma; Gobel berjanji akan meneruskan ke Kementerian terkait&period; Sebagai wakil rakyat dari Indonesia Timur&comma; Gobel mengaku memiliki perasaan yang sama dengan masyarakat NTT&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8220&semi;Saya akan teruskan ke kementerian terkait&comma; karena ini sangat penting bukan hanya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat NTT&comma; tapi juga bagi Indonesia&comma;” ujarnya&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Menurutnya Indonesia Timur harus mendapat perhatian yang lebih baik dibandingkan wilayah lain di Indonesia&period; Lima daerah termiskin di Indonesia semuanya berasal dari Indonesia Timur&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Terkait pupuk subsidi&comma; anggota Komisi IV DPD RI&comma; Julie Sutrisno Laiskodat mendorong untuk petani tidak harus selalu menunggu untuk mendapatkan pupuk subsidi&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&OpenCurlyDoubleQuote; Saya berharap agar kita tidak terus bergantung pada pupuk sibsidi&comma; karena untuk diketahui kandungan yang terkandung dalam pupuk subsidi jauh lebih rendah dibanding pupuk non subsidi&comma; sehingga jumlah pupuk subsidi pasti akan lebih banyak jumlah yang ditabur dibandingjan dengan pupuk non subsidi&comma;&&num;8221&semi; kata Julie yang juga ketua Dekranasda NTT ini&period;<&sol;p>&NewLine;<p>Dia menjelaskan kalau dihitung biayanya akan sama antara pupuk subsidi dan pupuk non subsidi dalam setiap hektar sawah&period;<&sol;p>&NewLine;<p>&&num;8221&semi; Oleh karena itu&comma; kami akan terus memperjuangkan dan mendorong pemerintah untuk lebih banyak membantu petani melalui program UPPO &lpar;Unit Pengolahan Pupuk Organik&rpar; sehingga petani dapat mandiri dalam membuat pupuk&comma;&&num;8221&semi; jelas ketua Teritori Pemenangan Pemilu Wilayah Bali&comma; NTB&comma; NTT DPP Partai Nasdem ini&period; &lpar;SP&rpar;&NewLine;<&sol;p>

Exit mobile version